Home > Opini > Relawan, Pilpres dan Partai

Relawan, Pilpres dan Partai

Sejak dideklarasikan pada tanggal 27 Juli 2018 di Gedung Juang Jakarta, Sang Gerilyawan Jokowi atau Sangga Jokowi telah tumbuh menjadi organisasi yang berbadan hukum. Berhubung nama Jokowi tidak bisa masuk dalam akte notaris, kami memberi nama Sang Gerilyawan Nusantara disingkat Sangga Nusantara. Perubahan yang sejak awal sudah direncanakan. Dari menyangga sosok, menjadi penyangga nilai-nilai.

Sangga berasal dari kata /sang·ga/ (n sesuatu yang digunakan untuk menyangga (menopang dan sebagainya); penyangga; penopang; — buana penahan bumi; — bunuh kl penangkal yang menyebabkan tidak terbunuh dalam perang) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Terdapat dua pilihan, yakni organisasi kemasyarakatan atau perhimpunan. Bentuk yang kami pilih adalah Perhimpunan Sangga Nusantara. Keanggotaan berasifat individu alias stelsel aktif. Kedaulatan berada di tangan anggota. Para anggota Dewan Pendiri, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus yang tercantum dalam akte notaris hanya bersifat perantara. Kami bukan pemilik organisasi ini.

Kami hanya peretas jalan. Seperti apa perjalanan organisasi ini, sepenuhnya berada di tangan anggota. Apakah tetap menjadi Perhimpunan Sangga Nusantara atau melahirkan organisasi lain. Sejak awal, saya memang berpikir, kalau di masa datang perhimpunan ini menjadi sebuah partai politik. Apa benar seperti itu, biarlah anggotanya yang bakal bersuara di masa datang.

Partai Sangga Nusantara?

Bisa saja. Sembilan partai politik yang berkoalisi mengusung pasangan Jokowi dan Maruf Amin tidak mungkin memiliki perbedaan ideologi politik yang tajam. Deparpolisasi dalam masa Orde Baru terjadi lebih “kejam”. Negara (baca: rezim yang berkuasa) memaksa belasan partai politik dan ratusan organisasi Sekretariat Bersama Golongan Karya bergabung dalam tiga organisasi peserta pemilu.

Di luar itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memiliki kursi dalam tubuh legislatif. Dalam nalar demokrasi moderen, tidak ada lagi celah untuk memainkan hukum besi seperti itu. Kesadaran komunitas politiklah yang digelitik guna mengurangi jumlah partai politik peserta pemilu.

Banyak sekali pekerjaan yang menanti antrian. Bukan saja membangun komunikasi dengan anggota-anggota Sangga Jokowi, namun juga langsung merekrut anak-anak muda di seluruh nusantara berdasarkan sentuhan personal. Beberapa saya langsung minta referensi dari kawan-kawan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Saya sebetulnya menghindari favoritisme. Akan tetapi, struktur wajib diisi. Apalagi, setelah berhasil melewati masa-masa krisis, agar roda organisasi mulai berjalan, Sangga Jokowi dikejar oleh tenggat waktu. Kami kudu membentuk organ di seluruh Indonesia. Tentu, prioritas organisasi tetap berada di empat provinsi: Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat.

Barangkali, inilah fase hidup saya yang ‘paling serius. Minimal, di mata kawan-kawan yang sudah mengenal saya sejak di kampus, masyarakat sipil, kalangan inteligensia, partai politik hingga pekerjaan. Selama menjadi mahasiswa, saya banyak menduduki posisi sebagai organisatoris.

Paling banyak sebagai orang nomor dua, alias sekretaris umum atau sekretaris jenderal. Sehingga, pekerjaan administrasi, manajemen, hingga rapat-rapai yang memerlukan petunjuk teknis hingga petunjuk pelaksanaan, kudu kembali saya lakukan. Selama ini, saya dikenal sebagai narator atau penulis, darinaskah ilmiah, naskah akademis, hingga puisi ataupun fiksi.

Sekarang? Saya kudu menjadi orang yang bekerja menuliskan pranata organisasi dalam bentuk tertulis. Artinya? Hukum tertulis bagi organisasi. Dari statuta, konstitusi, hingga pranata. Sampai pengisian orang-orang. Tak gampang, apalagi dengan kemampuan logistik yang kerontang.

Saya beruntung memiliki sumberdaya manusia yang datang entah dari mana, bersedia melakukan saweran. Banyak yang bertanya: “Apa sudah kenal lama?” Ketika tahu bahwa mereka bergabung melalui media sosial, baru mulai kawan-kawan yang bertanya-tanya itu mengangguk-angguk. Seolah tak percaya atau memang tak percaya. Para militan gerilyawan itulah yang menyediakan kebutuhan logistik organisasi.

Ketika menyadari bahwa sebagai organisasi yang masih berupa bayi merah ini rentan dengan “penyakit-penyakit tropis” organisasi, saya mulai mengincar kawan-kawan lama, baik senior atau junior. Saya mengenal keahlian yang mereka miliki. Pun perjalanan hidup mereka sejak mahasiswa hingga dewasa ini. Tentu, sebagai profesional. Kawan-kawan inilah yang saya minta untuk ikut merawat bayi ini. Alhamdulillah, hampir tiada penolakan. Merekalah yang saya tugaskan untuk mengerjakan hal-hal yang tak bisa saya kerjakan.

Tugas utama mereka: “Agar Panglima Komando Operasi Strategis bisa tidur pulas. Agar Ketua Umum Perhimpunan Sangga Nusantara bisa mengerjakan tugas pimpinan: menggunting pita dan bernyanyi.”

Namun, bukan orang pilihan namanya, kalau mereka patuh pada tugas itu. Justru mereka menambah tumpukan tugas di pundak saya. Andai saya nahkoda, merekalah yang menjadi navigator, mualim, juru cuaca, hingga pekerjaan-pekerjaan lainnya yang butuh keahlian khusus.

Tidak apa-apa, asal saya bisa “mencerca” mereka, termasuk kelakuan mereka di masa kuliah. Kalau perlu, saya bongkar catatan asmara mereka yang ada dalam buku harian saya. Kawan-kawan dari berbagai kampus itu menunjukkan gairah yang tinggi. Di hadapan generasi millenials yang menjadi darah dan dagingnya organisasi ini, kami segera menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek yang penuh cerita nostalgia.

Dengan cara seperti itu kami mengisi waktu. Bukan sekadar relawan, tetapi gerilyawan. Bukan pensiunan di usia sepuh, tetapi kakek-kakek dan nenek-nenek yang masih bisa diajak adu renang atau lari. Kami memandu, bukan menggurui. Yang benar-benar sudah berusia uzur dalam organisasi, terpaksa dikembalikan lagi ke masa muda dengan banyak cerita zaman now.

***

Untuk pertama-kalinya, waktu penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden (wakil presiden) dilakukan serentak. Dan untuk ke sekian kalinya fakta mendasar perilaku politik terkuak ke permukaan. Kiblat politik semata-mata tertuju kepada Istana Negara. Perebutan panggung utama adalah siapa yang bakal menduduki kursi Presiden RI, disertai Wakil Presiden RI.

Pemilu legislatif hanyalah among tamu atau band pengiring dalam konser. Padahal, ketika saya melewati Istana Negara tadi sore, tampak sekali betapa halaman istana sakral itu seperti tak terawat. Beraneka maskot Asian Games 2018 masih bercokol di halaman. Seakan, pesta belum selesai.

Ada yang hilang dari kalender pemilu serentak ini. Hampir semua pihak tak lagi peduli. Baik peserta, apalagi penyelenggara. Sesuatu yang juga tak muncul di media massa. Inilah ajaibnya pemilu serentak di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum sudah mengumumkan lima kali debat calon presiden dan calon wakil presiden. Almanak berjalan mulai bulan Januari (1 kali), Februari (1 kali), Maret (1 kali) dan April (2 kali) dalam tahun 2019. Tema-tema sudah disusun, antara lain di bidang ekonomi, politik dan keadilan sosial. Waktu yang masih lama. Ibarat tinju kelas dunia, semua pihak sedang mencari pelatih tinju dan teknik bertinju masing-masing petinju handalan.

Di mana-mana, muncul makelar-makelar politik yang berlagak menjadi Don King. Salah satunya, baru dilaporkan oleh anggota Sangga Jokowi ke saya siang tadi: seseorang yang memesan kaos sebanyak 40 Juta potong untuk Jokowi-Maruf.

“Kalau ada yang mencetak kaos sebanyak itu, bukan di Indonesia tempatnya. Tapi di China,” kata saya. Sebab, saya tahu, betapa partai-partai besar di Indonesia, pun bohir-bohir capres dan cawapres, lebih suka memesan kaos, bendera ataupun logistik kampanye lainnya di China, ketimbang di Indonesia. Di samping harganya lebih murah, kualitasnya juga lebih baik, juga tak mungkin uang panjar dibawa lari.

Ya, sudahlah. Setiap orang berhak mengklaim diri paling tahu kebutuhan pilpres, juga peran mereka dalam pilpres. Tetapi, kembali ke laptop: Apakah bangsa ini peduli dengan pemilu legislatif tahun depan? Beberapa peluru nyasar ke arah Gedung Nusantara I DPR RI juga tak memunculkan kehebohan, sebagaimana kasus Ratna Sarumpaet.

KPU sudah menyiapkan debat capres-cawapres. Mana agenda untuk debat antar parpol? Media massa memiliki halaman khusus, termasuk terbit harian dan online, tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Mana halaman khusus untuk kandidat-kandidat legislator?

Dua pasang capres dan cawpres dikuliti tiap hari di media sosial, mana infomasi tentang legislator-legislator unggulan yang bakal menentukan perubahan di tingkat konstitusi (sebagai anggota MPR RI), nasional (sebagai anggota DPR RI), hubungan pusat – daerah (sebagai anggota DPD RI) dan otonomi (sebagai anggota DPRD).

Apakah penyelenggara pemilu dan partai-partai politik lupa, bahwa kekuasaan lembaga legislatif nasional jauh lebih besar dari kekuasaan lembaga kepresidenan (legislative heavy atau DPR heavy)? Ada apa dengan semua ini?

Itu aja. Dan status saya di sini adalah Ketua Umum Partai, eh, Perhimpunan Sangga Nusantara versi Akte Notaris Vania Septina Basra. Mohon maklum, jika isinya bukan kampanye.

Jakarta, 17 Oktober 2018

Oleh : Indra J Piliang
Ketua Umum Perhimpunan Sangga Nusantara

 

Bagikan