Hashim Djojohadikusumo ungkap Kementerian Penerimaan Negara foto ist.
Jakarta, Bakaba.co – Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Kementerian baru ini dirancang guna memperbaiki sistem perpajakan, cukai, dan mengatasi kebocoran anggaran negara.
Menurut Hashim, kementerian tersebut akan dipimpin oleh Anggito Abimanyu, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. “Pak Anggito nantinya akan bertanggung jawab sebagai Menteri Penerimaan Negara yang baru,” ungkap Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu, 1 Desember 2024.
Hashim juga menambahkan bahwa posisi Anggito sebagai Wakil Menteri Keuangan saat ini bersifat sementara hingga pelantikan resminya sebagai Menteri Penerimaan Negara.
Baca juga: Pedagang Kecil Cemas, PPN 12% Mulai Berlaku untuk Barang Mewah Mulai 1 Januari 2025
Rencana pembentukan kementerian ini diharapkan dapat memperbaiki sistem perpajakan dan cukai, sekaligus mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran yang selama ini menjadi masalah serius. “Ada banyak program yang sedang dan akan dijalankan untuk menutup kebocoran anggaran,” kata Hashim.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menciptakan sistem keuangan negara yang lebih transparan dan efisien.
Di sisi lain, Hashim menyampaikan harapan agar Kadin Indonesia tetap solid sebagai mitra pemerintah. Ia menegaskan pentingnya menjaga persatuan di tengah upaya pihak-pihak tertentu yang berusaha memecah belah organisasi.
“Kita jangan sampai diadu domba. Semua anggota Kadin harus bekerja rukun dan bersatu,” ujar Hashim.
Hashim juga menekankan pentingnya peran Kadin Indonesia dalam mendukung pencapaian target-target pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan kerja sama yang baik, ia optimistis visi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi anggaran dapat tercapai.
rst | bkb
KPK menyebut direksi LPEI menerima “uang zakat” sebesar 2,5% hingga 5% dari total kredit yang…
“Kami hormati proses hukum, seperti dulu kami bersama Kejaksaan selamatkan Garuda agar tetap terbang,” ujar…
“Kewenangan ini ada di tangan KPU RI. Untuk sementara, kami ambil alih sesuai PKPU Nomor…
Senator AS Lindsey Graham, yang menyebut pertemuan itu sebagai “bencana mutlak dan total.”
"Kalau kita punya budaya malu, kita semua harus mundur," tegasnya.
"Penyidik juga sedang menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum jaksa lain yang menerima aliran dana dari AZ,"…