Penindakan judi online,Meutya Hafid beri penjelasan , dok. SetPres
Jakarta, bakaba.co – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan terbaru terkait penindakan judi online. Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa Presiden tidak hanya meminta pemblokiran situs judi online, tetapi juga pelacakan aliran uang yang terkait dengan praktik ilegal tersebut. Hal ini disampaikan Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (17/2/2025).
“Presiden meminta agar perang melawan judi online ditingkatkan. Tidak hanya sekadar menutup situs atau aplikasi, tetapi juga menelusuri payment gateway dan aliran uangnya,” jelas Hasan.
Pemerintah, lanjutnya, akan melakukan upaya serius untuk memerangi judi online, termasuk menjalin kerja sama dengan berbagai negara. “Ini adalah perang serius pemerintah terhadap judi online. Kami juga akan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengatasi masalah ini,” tegas Hasan.
Baca juga: Keras, Benny DPR Sampai Dicatat Kapolri: Minta Periksa Tokoh Kominfo di Kasus Judol Komdigi
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menyatakan bahwa Presiden Prabowo akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) khusus untuk penindakan judi online. PP tersebut akan menjadi landasan hukum yang lebih tegas dalam upaya pemberantasan judi online.
“Presiden telah membahas perkembangan penanganan judi online. Salah satu langkah yang akan diambil adalah mengeluarkan aturan, kemungkinan dalam bentuk PP, yang akan mengatur lebih ketat upaya melawan judi online,” ujar Meutya usai rapat bersama Presiden.
Meutya juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah memblokir hampir 1 juta situs judi online. Namun, dia menegaskan bahwa pemblokiran situs saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. “Pemblokiran situs tidak sepenuhnya efektif. Kami perlu langkah-langkah lebih komprehensif, termasuk pelacakan aliran uang dan penegakan hukum,” tambahnya.
Pemerintah Indonesia berencana untuk memperkuat kolaborasi dengan negara-negara lain dalam memerangi judi online. Langkah ini dianggap penting mengingat praktik judi online sering kali melibatkan jaringan internasional yang kompleks.
“Kami tidak bisa bekerja sendirian. Kerja sama dengan negara lain sangat penting untuk memutus mata rantai judi online,” kata Hasan.
rst | bkb
KPK menyebut direksi LPEI menerima “uang zakat” sebesar 2,5% hingga 5% dari total kredit yang…
“Kami hormati proses hukum, seperti dulu kami bersama Kejaksaan selamatkan Garuda agar tetap terbang,” ujar…
“Kewenangan ini ada di tangan KPU RI. Untuk sementara, kami ambil alih sesuai PKPU Nomor…
Senator AS Lindsey Graham, yang menyebut pertemuan itu sebagai “bencana mutlak dan total.”
"Kalau kita punya budaya malu, kita semua harus mundur," tegasnya.
"Penyidik juga sedang menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum jaksa lain yang menerima aliran dana dari AZ,"…