NAWA Cita adalah buku politik Presiden Joko Widodo yang berisi visi, misi, filosofi, pikiran, strategi dan kebijakan menjalankan pemerintahan periode 2014-2019. Pada periode ke-2 ini, kita tidak lagi mendengar secara eksplisit bagaimana keberadaan Buku Politik itu dalam berbagai gagasan-gagasan Jokowi terkait dengan grand design roda pemerintahan periode ke-2 ini.
Sebab, melihat pengejawantahan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan pada periode ke-1, apabila tolak ukur yang digunakan adalah politik, demokrasi, infrastruktur, transparansi kebijakan, ekonomi, pemerataan kesejahteraan, pendidikan, hukum, HAM, keamanan, kebudayaan, dan indeks pembangunan manusia, maka hampir seluruh tolak ukur tersebut yang nota bene merupakan kewajiban pemerintah, masih mengundang perdebatan untuk dapat dikatakan berhasil.
Apabila pemerintah mengakui bahwa pertumbuhan makro ekonomi cukup baik, berbeda dengan ekonomi mikro yang dirasakan oleh rakyat sehari-hari. Mahalnya biaya kebutuhan pokok, intervensi produk asing dalam pasar yang berlebihan, sampai kepada daya beli masyarakat yang merosot menunjukkan ada persoalan pertumbuhan ekonomi yang secara riil dirasakan oleh masyarakat.
Ekonomi Makro
Dalam konteks makro pun, pertumbuhan industri dan ekspor Indonesia pun tidak mengalami pertumbuhan yang berarti dan signifikan. Akibat yang dirasakan langsung oleh rakyat adalah rendahnya penyerapan tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja. Implikasi dari kondisi itu, semakin tingginya angka kemiskinan.
Pemerataan kemiskinan diperlihatkan dengan terpuruknya ekonomi produktif dan industri. Hal itu terlihat pada pemutusan hubungan kerja dan ketidakmampuan produk-produk Indonesia bersaing di pasaran internasional. Selain itu, penyerapan modal yang rendah di sektor industri kecil menengah.
Ada persamaan situasi dan keadaan ekonomi yang dirasakan masyarakat, di mana pengusaha dan sektor padat karya melemah dan rakyat miskin pun tidak dapat beranjak dari lingkaran kemiskinan yang berketerusan dialami. Sehingga apa yang ditakutkan munculnya ketimpangan antara si kaya dan si miskin malah berada dalam spektrum horizontal yang senasib.
Sementara program-program instan yang digulirkan pemerintah melalui bantuan kemiskinan dan kesehatan, dan program-program langsung yang dilaksanakan oleh kementerian sampai pada tingkat desa, malah tidak menjadi bola salju yang efektif mendorong pertumbuhan kesejahteraan, yang terjadi malah macetnya bantuan fresh money menjadi keuangan unproductive.
Kondisi ini tidak dapat dipungkiri menjadi persepsi bagi masyarakat terhadap kegagalan spirit politik revolusi mental yang diendapkan oleh Presiden Jokowi dalam pikiran masyarakat. Revolusi mental yang digagas untuk mempersiapkan lahirnya bangsa Indonesia yang berperadaban baru, akhirnya mengalami stagnasi dan kerancuan.
Bahkan kemudian terjadi apa yang disebut sebagai kegagalan sistemik terhadap gagasan revolusi mental. Kriminalisasi ulama, elit politik, korupsi, kekerasan terhadap anak dan perempuan, begal, kekerasan fisik oleh aparat keamanan, isu-isu keresahan terorisme, kriminalisasi KPK, tebang pilih penangkapan koruptor, dan pembatasan-pembatasan penyampaian pendapat di media sosial sampai kepada kegagalan pembangunan identitas kebudayaan.
- Baca juga: Pemakzulan terhadap Presiden
Adakah korelasi kegagalan pembangunan dengan perlawanan terhadap kegagalan presiden dalam mengelola pemerintahan. Dalam perspektif politik, Calrton Clyner Rodee melihat perhatian yang terlalu berlebihan terhadap politik dan upaya menjaga stabilitas kekuasaan, cenderung melahirkan kegagalan pembangunan. Sekalipun dipermukaan, pembangunan seakan-akan terlihat berjalan dalam berbagai sektor. Namun, pembangunan itu sendiri cenderung bersifat kamuplatif.
Beda Orde
Pengalaman Indonesia di bawah rezim Orde Baru, cenderung berbeda dengan pengalaman pemerintahan di bawah Presiden Jokowi.
Orde baru orientasinya berlebihan pada pembangunan, dengan mengabaikan pembangunan politik. Sebaliknya, pada era Presiden Jokowi, dengan dukungan pertumbuhan alamiah politik dan orientasi pembangunan yang signifikan ternyata antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan politik cenderung tidak searah.
Era keterbukaan paska reformasi 1998 dengan pertumbuhan infrastruktur politik yang dinamis serta penataan politik yang cenderung berlangsung tanpa kontrol negara, pembangunan malah menjadi alat kekuasaan untuk menimbulkan jarak artikulatif antara harapan rakyat dengan persepsi negara.
Bagaimanapun kemudian negara memaksakan dengan pernyataan-pernyataan resmi mengenai keberhasilan pembangunan, realitas sosio-ekonomi riil masyarakat memperlihatkan sebaliknya, yaitu terjadinya pemiskinan.
Melihat format politik orde reformasi era Presiden Joko Widodo, pendekatan-pendekatan para ahli terkait dengan model kepemimpinan Jokowi merupakan suatu di mana kecenderungan Presiden Jokowi dalam merangkul elit-elit pro demokrasi yang selama ini keras memperjuangkan gerakan anti pemerintahan, sekarang menjadi bagian dari pemerintahan dalam berbagai sektor produktif negara, dan mereka sangat menikmati posisi-posisi menguntungkan ini.
Kepemimpinan
Pendekatan kedua melihat kepemimpinan Presiden Jokowi sebagai suatu bureaucratic authoritarianism, di mana konsentrasi kekuasaan diberikan kepada kepolisian dan elit birokrasi dengan pengebirian terhadap kekuatan-kekuatan dalam masyarakat.
Keleluasaan kepolisian menggunakan instrumen-instrumen hukum dan kompromi-kompromi politik sebagai cara penyelesaian konflik pemerintah dengan legislatif di parlemen semakin mempertegas, kemudian negara memperkuat posisi alat negara dan lembaga negara untuk menciptakan elitisme negara di hadapan rakyat.
Kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo menjalankan berbagai formula seperti program sedekah negara seperti program kesehatan terpadu, dana desa, dan bantuan usaha kecil menengah, serta janji-janji pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang selama ini terabaikan seperti Timur Indonesia, dianggap dapat mengalihkan perhatian masyarakat terhadap tuntutan-tuntutan demokratis yang lebih besar terhadap peran besar negara dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan serta peningkatan indeks kualitas hidup manusia Indonesia.
Dilema legitimasi kepemimpinan Presiden Jokowi jilid 2 dihadapkan pada kekonsistenan kepemimpinan, pemerataan kesejahteraan dan demokratisasi politik.
Ketiga elemen ini menjadi semakin berarti ketika dihubungkan dengan beberapa gerakan-gerakan prodemokrasi dan sebagaima terjadi selama kampanye Pilpres 2019 dengan potensi perlawanan terhadap negara yang semakin besar. Faktor konflik kekerasan di Wamena serta bangunan poros politik baru dalam kabinet dan tingginya potensi konflik berbau SARA merupakan endapan-endapan politis yang potensial sebagai bom waktu.
Indonesia mau dibawa ke mana, dalam era demokrasi pluralistik, kehendak tersebut bukan semata-mata menjadi prerogatif pemerintah apalagi presiden. Pelibatan semua rakyat, elemen-elemen ekonomi produktif (industri) serta birokrasi menjadi penting dan strategis.
Potensi api dalam sekam perlu diperhitungkan secara matang agar tidak memicu ledakan dahsyat yang dapat menimbulkan keruntuhan bangunan negara Indonesia ke depan. Pemerintah yang accountable mesti diciptakan dengan membuka ruang-ruang publik demokratis agar NKRI semakin utuh. Tidak zamannya lagi rakyat disuapi dengan cita-cita artifisial serta tekanan-tekanan polisionil dan komitmen-komitmen politik hazar.(*)
*) Penulis, Sekretaris Eksekutif & Peneliti Portal Bangsa
**) Gambar fitur Presiden Jokowi Pimpin Sidang Paripurna SetnegRI Courtesy
