Presiden Jokowi perintahkan kendalikan harga kebutuhan pokok foto courtesy setpres
bakaba.co ~ Jakarta , Kendalikan harga kebutuhan pokok, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar harga-harga kebutuhan pokok yang mempunyai kontribusi terhadap inflasi dan pada angka kemiskinan, seperti beras, harus dikendalikan.
“Saya sudah perintahkan kemarin kepada Menko Perekonomian untuk mengoordinasikan ini,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/3) sore.
Presiden meminta agar beberapa harga, baik itu yang berkaitan dengan beras, daging betul-betul segera diselesaikan agar sebelum masuk ke bulan puasa bisa dipastikan bahwa harga itu betul-betul turun.
Terkait masalah stabilitas keamanan dan stabilitas politik, Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta kepada Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN agar hal-hal yang mengarah pada sisi keamanan untuk ditangani secepatnya.
Baca juga: Kenaikan PPN 12 Persen: Ajakan Frugal Living dan Dampaknya pada Ekonomi
“Sehingga tahun ini betul-betul stabilitas politik dan tahun depan stabilitas keamanan dan politik betul-betul kita total kendalikan,” ujar Presiden Jokowi.
Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menkominfo Rudiantara, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menkes Nila F. Moeloek, Mensos Idrus Marham, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung Prasetyo, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Kepala BKPM Thomas Lembong, demikian seperti yang dilansir situs resmi sekretariat kabinet setkab.go.id
rst | bkb
KPK menyebut direksi LPEI menerima “uang zakat” sebesar 2,5% hingga 5% dari total kredit yang…
“Kami hormati proses hukum, seperti dulu kami bersama Kejaksaan selamatkan Garuda agar tetap terbang,” ujar…
“Kewenangan ini ada di tangan KPU RI. Untuk sementara, kami ambil alih sesuai PKPU Nomor…
Senator AS Lindsey Graham, yang menyebut pertemuan itu sebagai “bencana mutlak dan total.”
"Kalau kita punya budaya malu, kita semua harus mundur," tegasnya.
"Penyidik juga sedang menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum jaksa lain yang menerima aliran dana dari AZ,"…