Prabowo Subianto jelaskan rencana kenaikan Ppn foto Setpres
bakaba.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menjelaskan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025. Menurutnya, kebijakan ini akan diterapkan secara selektif dan hanya berlaku untuk barang-barang mewah.
“Kalaupun naik, itu hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo saat berbicara kepada media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pemerintah, kata dia, akan melaksanakan aturan ini, namun tetap menjaga prinsip selektivitas demi melindungi masyarakat berpenghasilan rendah.
“PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah,” ujar Prabowo.
Baca juga: Kenaikan PPN 12 Persen: Ajakan Frugal Living dan Dampaknya pada Ekonomi
Prabowo memastikan bahwa masyarakat kecil tidak akan terdampak oleh kenaikan pajak ini. Pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah yang mendukung kesejahteraan rakyat menengah ke bawah.
“Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Pemerintah sejak akhir 2023 tidak memungut pajak tertentu untuk membantu rakyat kecil,” jelasnya.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, turut menjelaskan jenis barang yang akan terdampak oleh kebijakan PPN 12%. Menurut Dasco, kenaikan pajak ini hanya berlaku pada barang-barang seperti mobil mewah, apartemen eksklusif, dan hunian mewah lainnya.
“Mobil mewah, apartemen mewah, rumah mewah,” kata Dasco dalam konferensi pers yang disampaikan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (6/12/2024).
Kenaikan PPN pada barang-barang mewah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani masyarakat umum. Pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah, sambil mengoptimalkan kontribusi dari sektor ekonomi atas.
rst | bkb
KPK menyebut direksi LPEI menerima “uang zakat” sebesar 2,5% hingga 5% dari total kredit yang…
“Kami hormati proses hukum, seperti dulu kami bersama Kejaksaan selamatkan Garuda agar tetap terbang,” ujar…
“Kewenangan ini ada di tangan KPU RI. Untuk sementara, kami ambil alih sesuai PKPU Nomor…
Senator AS Lindsey Graham, yang menyebut pertemuan itu sebagai “bencana mutlak dan total.”
"Kalau kita punya budaya malu, kita semua harus mundur," tegasnya.
"Penyidik juga sedang menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum jaksa lain yang menerima aliran dana dari AZ,"…