Politik, Politisi, dan Pendengung Sosial Media

redaksi bakaba

Buzzer kerap dijadikan sebagai pasukan di garda terdepan yang berfungsi sebagai ujung tombak serangan politik kepada lawan-lawan politik lainnya

Bagikan
  • 169
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Image by Mudassar Iqbal from Pixabay
Image by Mudassar Iqbal from Pixabay
Boby Lukman Piliang
Boby Lukman Piliang

~ Boby Lukman Piliang

Pada awalnya, saya tidak terlalu ngeh dengan adanya istilah “Buzzer”? Saya mencoba bertanya kepada seorang kawan yang sehari-hari aktif di media sosial, Apa sih buzzer itu dan apa pula artinya serta sejenis profesi apa? Teman itu menjawab bahwa buzzer itu adalah sejenis pekerjaan dari para aktifis media sosial bertugas memviralkan sebuah isu dan menjaga eksistensi itu tersebut sekuat dan selama mungkin.

Namun, sejauh ini, saya belum pernah merasakan dampak positif dari keberadaan buzzer di media sosial selain memang mereka berperan dalam membuat isu dan menjaganya agar menjadi besar dan viral. Sampai pada hari ini-pun, saya merasa perlu untuk menuliskan kegelisahan saya tentang para buzzer dan aktifitasnya.

Merujuk pada kamus bahasa Inggris, kata “Buzzer” berasal kata buzz yang artinya lonceng atau bel. Jika kita artikan sebagai kata kerja, maka buzzer lebih kurang memiliki arti sebagai alat untuk memberikan pengumuman atau mengumumkan sesuatu untuk mengumpulkan orang-orang pada suatu tempat.

Pada mulanya, profesi buzzer ini berkembang pada saat pelaksanaan Pilkada DKI tahun 2012 silam. Lalu berlanjut hingga Pilpres 2014 dan seterusnya hingga saat ini. Akibat dari keberadaan buzzer itu, suka atau tidak suka, media sosial kita menjadi riuh rendah dengan berbagai pertandingan promosi produk politik dari calon calonkan tertentu.

Menurut pada ilmuwan politik, praktik pengerahan cyber troops di media sosial membuktikan bahwa asimilasi digitalisasi dan demokrasi semakin membutuhkan peran mereka. Hal ini juga didukung oleh data statistik bahwa pengguna media sosial dan pemakai internet di Indonesia menempati posisi teratas dibanding warga belahan negara lain. Alasan itulah yang menjadi penyangga mengapa para politisi dan juga para produsen pemasaran berduyun-duyun mengerahkan energi dan logistik politik ke kanal-kanal digital.

Buzzer kerap dijadikan sebagai pasukan di garda terdepan yang berfungsi sebagai ujung tombak serangan politik kepada lawan-lawan politik lainnya. Mereka kerap juga dijadikan sebagai corong utama guna menggalang dukungan, menangkal atau bahkan menyerang sang penantang jagoan.

Target Buzzer jelas berbagai macam pula, mulai dari menempati posisi trending topic sampai menjadikan lawan politik atau buzzer lawan kesulitan membendung aksi viral masif yang dilancarkan. Karena itu, media sosial kemudian menjelma menjadi gelanggang perang baru di jagad politik yang asosial.

Fungsi buzzer dan Influencer sangat terasa sejak Pilpres 2014 lalu. Di mana orang-orang yang punya followers cukup banyak di sosial media akan dijadikan sebagai corong besar karena mereka punya pengaruh yang kuat terhadap followers mereka. Kebanyakan para buzzer atau influencer itu berasal dari kalangan selebritis, selebgram, blogger, youtuber, dan lain sebagainya.

Namun yang patut disayangkan adalah, keberadaan buzzer kini semakin membuat muka media sosial semakin tercoreng. Platform dunia maya yang sejatinya dimanfaatkan untuk hal-hal positif itu menjadi kehilangan roh dan fungsinya menjadi alat dan sarana penyebaran postingan politik dengan tujuan tertentu berkaitan dengan mencapai target.

Buzzer menjadi dilematis ketika ada sekelompok mereka terlibat dalam aksi menyebarkan isu Hoax dan Hate Speech dan memecah belah umat secara masif dan terstruktur. Sementara di sisi lain, buzzer juga kadang dimanfaatkan untuk menyebarkan kebaikan atau bahkan meng-counter isu negatif dari pasukan penyerang.

Hal ini sah-sah saja karena belum ada regulasi resmi dan kuat terkait pekerjaan ini. Namun patut dicatat bahwa bisnis akan terus bergulir dan mengalirkan uang yang cukup besar di balik perang cuitan di media sosial. Fakta ini jelas tidak dapat dihindari karena selain tidak ada regulasi yang mengatur juga lemahnya pengawasan terhadap akun akun media sosial yang menyebarkan hoax.

Seharusnya pemerintah mengatur dan membuat sebuah regulasi terbaru terkait pengawasan dan pengaturan media sosial yang ketat agar ruang maya tidak menjadi arena kelahi politik demi kepentingan sesaat.

*Penulis, Content Producer Specialist
**Image by Mudassar Iqbal from Pixabay

Bagikan
  • 169
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Next Post

Adat dan Syara' Pakaian Segala Alam

HAMKA justru benci kepada orang yang mengaku beradat apalagi pemangku adat, tetapi perangainya tak beradat (tak memakai adat dan syara’).
Image by realyusra from Pixabay