Jakarta, bakaba.co – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur besar, seperti bendungan, akan dihentikan sementara. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dialami pemerintah. Kebijakan tersebut diumumkan saat konferensi pers di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).
“Dari beberapa kesempatan saya sampaikan, pembangunan-pembangunan fisik infrastruktur besar seperti membangun bendungan, untuk sementara kita hentikan dulu,” ujar Dody.
Pengalihan Anggaran untuk Ketahanan Pangan dan Energi
Dengan penundaan proyek-proyek besar, Dody menegaskan bahwa fokus anggaran akan dialihkan untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air. Pemerintah akan memaksimalkan bendungan yang sudah ada dibandingkan membangun infrastruktur baru.
“Apa yang ada kita maksimalkan, kita efektifkan untuk mendukung 110% ketahanan pangan, energi, dan air,” jelasnya.
Dalam rencana jangka panjang, pemerintah menargetkan memiliki 259 bendungan hingga tahun 2025. Menurut Dody, jumlah tersebut dianggap memadai untuk membantu mencapai ketahanan pangan secara nasional.
Revitalisasi Bendungan Jadi Prioritas
Sebagai bagian dari penyesuaian anggaran, revitalisasi infrastruktur yang sudah ada menjadi prioritas utama. Dody menyebut bahwa langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor-sektor strategis di Indonesia.
“Dengan keterbatasan anggaran hari ini, apa yang sudah kita punya akan kita revitalisasikan dan optimalkan demi mendukung asta cita Bapak Presiden Prabowo, khususnya di bidang ketahanan pangan, energi, dan air,” tambahnya.
Penahanan Anggaran Infrastruktur oleh Kementerian Keuangan
Saat ini, semua anggaran infrastruktur besar pemerintah ditahan sementara oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, berdasarkan arahan Presiden Prabowo. Hal ini dilakukan untuk memastikan perencanaan yang matang dan kolaborasi antar kementerian.
“Semua dana infrastruktur sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan sesuai arahan Pak Presiden,” ungkap Dody.
Ia menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan semua kementerian/lembaga dapat duduk bersama di bawah koordinasi Kepala Bappenas guna merumuskan rencana pembangunan yang strategis dan terarah.
“Sampai kemudian antar kementerian ini duduk bersama, dipimpin oleh Kepala Bappenas. Kalau tanpa Kepala Bappenas, kita juga tidak bisa mengambil langkah apa pun. Setelah ada kesepakatan, baru kita putuskan arah pembangunan,” tutur Dody.
Pemerintah Fokus pada Efisiensi dan Keberlanjutan
Keputusan untuk menghentikan sementara pembangunan infrastruktur besar menunjukkan langkah pemerintah dalam menyesuaikan prioritas pembangunan dengan situasi anggaran yang ada. Fokus pada optimalisasi infrastruktur yang sudah ada, serta penguatan ketahanan pangan dan energi, menjadi strategi utama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
rst | bkb