Home > Wawancara > Pemakzulan terhadap Presiden

Pemakzulan terhadap Presiden

Gambar oleh Wokandapix dari Pixabay
Bagikan
  • 22
  •  
  •  
  •  
  •  

Pemakzulan terhadap Presiden secara konstitusi sangat sukar untuk dapat dilakukan, tata konstitusi negara hari ini sangat berbeda ketika hal Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan oleh parlemen.

Statement tokoh partai politik bahwa jika presiden menerbitkan Perppu KPK bisa di-impeachment, itu pernyataan yang tidak berdasar.

Tidak mudah dan gampang memakzulkan atau mem-impeachment Presiden Jokowi. Secara konstitusional, hanya MPR yang bisa meng-impeachment presiden. Syarat dan alasannya pun harus jelas dan sesuai hukum berlaku.

Secara prosedural, seorang presiden di republik ini di-impeachment atas usulan DPR ke MPR. Sebelum MPR menggelar sidang pleno, alasan atau asumsi terkait alasan presiden berbuat salah, telah melanggar hukum, harus dibuktikan dulu melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika MK menyatakan tidak cukup bukti presiden telah melanggar hukum atau undang-undang, MPR tidak bisa menggelar sidang untuk memberhentikan presiden.

Pernyataan bahwa presiden bisa di-impeachment jika menerbitkan Perppu KPK, itu tidak lebih dari ‘gertakan’ politik…

**Gambar fitur oleh Wokandapix dari Pixabay

 


Bagikan
  • 22
  •  
  •  
  •  
  •