Nabi Muhammad dan Politik Antroposentris (4-Tamat)

redaksi bakaba

Sistem khilafah orisinalitasnya dibangun oleh sahabat yang empat orang, bukan oleh Muhammad

Oleh Irwan Rajo Basa

Bagaimana mengaktualisasikan politik Muhammad yang antroposentris itu ke dalam model kepolitikan yang dapat diterima oleh sebuah kultur sosial yang plural. Konstruksi ini penting untuk dirumuskan agar Islam sebagai spirit politik antroposentris yang dikembangkan Muhammad tidak ketinggalan zaman, atau setidaknya jangan sampai menjadi lembaran buram yang tidak lagi terbaca oleh generasi masa depan Islam.

Jika itu yang terjadi, maka tentu Islam juga akan terimbas oleh asumsi-asumsi negatif tentang kegagalan Islam dan Muhammad hadir menjawab problem peradaban manusia untuk berabad-abad ke depan.

Sejarah paska kenabian di Madinah dan negara-negara yang ditundukkan oleh militer Islam pada akhirnya tunduk kepada model monarki yang mereka sebut dengan Khilafah Islamiyah. Genealogis model khilafah sepanjang abad kekuasaannya sampai berakhirnya Khilafah Turki Utsmani pada abad ke-20, umat Islam pada akhirnya terpecah-belah dengan dukungan intelektual masing-masing kelompok. Identitas khilafah itu tunduk dan menyejarah secara radikal (radical historicization) yang secara terus menerus termapankan dan kehilangan orisinalitasnya dalam sebuah kesadaran taqlidiyah.

Benarkah Muhammad merepresentasikan politik antroposentrisnya dengan model khilafah yang dipraktikkan oleh para sahabatnya. Sistem khilafah orisinalitasnya dibangun oleh sahabat yang empat orang, bukan oleh Muhammad. Model khilafah itu terus menerus dipraktikkan oleh Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Ustmani yang isinya merepresentasikan model monarki, yang bertentangan dengan politik antroposentris Muhammad dan khulafa ar-rasyidin (negara dengan kepemimpinan yang cerdas).

Sebagai manusia-manusia yang berkepribadian baik dan cerdas, paska Muhammad wafat mereka tidak berpikir tentang model kepemimpinan seperti apa yang harus dibangun agar politik antroposentris yang dibangun Muhammad tetap dapat dilanjutkan. Mereka, para sahabat, lebih mengedepankan hal yang paling krusial dan strategis yaitu jangan sampai terjadi kekosongan kepemimpinan umat.  Resiko atas ketiadaan pemimpin lebih besar dari merumuskan dalam pembicaraan yang mungkin saja berkepanjangan, model politik yang tepat untuk membina umat ketika politik murni sebagai urusan duniawi setelah wafatnya Muhammad yang tetap haris ditegakkan.

Muhammad tidak pernah meninggalkan satu pesan pun yang dapat dijadikan sebagai preferensi kepolitikan yang benar-benar mewakili kepentingan Islam secara holistik dan komprehensif.  Sebab, Muhammad sadar, potensi dan kemampuan para sahabatnya tidak akan dapat maksimal menerapkan politik antroposentris-nya. Mengelola sebuah negara itu berat jika tidak dilaksanakan dengan kekuatan jiwa, pikiran dan  tindakan yang dibimbing Allah SWT.

Muhammad hanya mempraktikkan bagaimana memimpin, memerintah, berperang, memperlakukan tawanan perang, mendistribusikan zakat yang adil, bermusyawarah, memperlakukan orang beda agama, mengikat kepentingan yang berbeda dalam suatu piagam,  memperlakukan anak yatim,  mengeluarkan harta baitul mal untuk kemaslahatan prajurit dan fakir miskin, menegakkan hukum dengan adil, keterbukaan dibangun, persamaan diciptakan, menghormati wanita, kedekatan pemimpin dengan rakyat, ketidakbolehan menggunakan harta negara untuk kepentingan pribadi, pemimpin selalu berdiri di depan mengayomi rakyat, dan bagaimana kemudian pemimpin bertanggung jawab untuk menghantarkan rakyatnya kepada kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat.

Konten dari politik antroposentris Muhammad jika dilihat dari praktik khilafah-monarki paska khulafa al-rasyidun, hampir semuanya bertolak belakang dengan semangat politik yang diperjuangkan Muhammad. Sekalipun terdapat beberapa orang khalifah dari dinasti Umayyah dan Abbasiyah berhasil mempraktikkan model kepolitikan antroposentris Muhammad, hal itu tidak otomatis dapat digeneralisasi praktik monarki-khilafah itu benar-benar sama dengan praktik politik Muhammad.

Perbedaan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi, tidaklah semata-mata sebagai bentuk dari kegagalan keberlangsungan politik antroposentris Muhammad di tengah-tengah umat Islam. Kita harus jujur mengenai deviasi yang dipengaruhi oleh faktor kultural dan personal. Penguatan identitas kultural Islami sekalipun telah diupayakan Muhammad dengan serius, hal itu tidak lantas berhasil menciptakan suatu a historical islamic yang konstan. Banyak aspek yang kemudian menjadi lebih dominan daripada sejarah yang telah dibangun Muhammad yang mewarnai konstruksi politik para sahabat paska Muhammad, sehingga terjadi pergeseran prilaku pada sahabat Muhammad.

Dengan latar belakang berpikir di atas, pengalaman umat paska ketiadaan Muhammad telah melahirkan sebuah gerak interpenetrasi pengalaman-pengalaman kultural dan pluralisasi model-model kekuasaan yang berimbas kepada pengaburan semangat Islami yang orisinil. Muhammad tidak ada di samping mereka, ijtihad, dukungan fiqih dan hadits secara serampangan dipergunakan untuk melegitimasi kekuasaan mereka.

Oleh karena itu terlihat seakan-akan ada pemaksaan mengambil model yang ada daripada memperkuat semangat dan prinsip yang dibangun oleh Muhammad. Politik antroposentris Muhammad dikalahkan oleh kepolitikkan dinasti yang selalu dilabeli dengan Islam. Ada ketidakjujuran sejarah, sejarah politik yang dibangun oleh Muhammad dengan penuh semangat egaliter, prospektif dan berdaya jangkau masa depan, pupus oleh semangat kebekuan dan kekakuan yang berkonstribusi negatif terhadap citra positif Islam. 

Kondisi-kondisi singkronik antara model kepolitikan era dinasti Umayyah, Abbasiyah dan maupun Utsmani dengan politik antroposentris Muhammad semakin merenggang dengan adanya penyimpangan-penyimpangan riel dalam praktik kekuasaan.

Kekuasaan yang diwariskan kepada keturunan, khalifah memiliki otoritas mutlak dan tunggal dalam kebijakan politiknya, pembunuhan dan pengabaian moralitas dalam lingkungan istana, jauh berbeda dengan model kepolitikan antroposentris Muhammad.

Muhammad bukanlah seorang raja, tetapi ia berkuasa penuh terhadap beberapa wilayah taklukan, ia seorang presiden sekalipun tidak dipilih namun rakyat menyerahkan sepenuhnya hak-hak politiknya kepada Muhammad melalui bay’ah, ia bagi kekuasaan daerah-daerah otonom kepada gubernurnya, dan ia beri kewenangan beberapa orang sahabatnya bertindak secara khusus mengelola keuangan, peradilan, dan kemaslahatan umat.

Apakah negara yang dibentuk oleh Muhammad dengan model kepolitikan antroposentris itu dapat disamakan dengan model monarki-khilafah yang dibangun setelah model Khulafa Ar-Rasyidin, atau model politik Muhammad dengan sebutan khilafah yang berarti pengganti dan orang setelahnya.

Apakah politik seperti itu menjadi simbol politik yang dilekatkan kepada Islam dan Muhammad, ternyata polarisasi yang dibuat sangat bertentangan dengan model politik antroposentrisnya Muhammad yang diperjuangkan paska kedatangannya di Madinah.

Jika kita paksakan model khilafah sebagai produk politik Muhammad, jangan-jangan kita telah zalim kepada Muhammad dan jangan-jangan kitalah sebenarnya yang menenggelamkan kemodernan politik antroposentris Muhammad sehingga Islam dan Muhammad terus dikecam gagal mengaktualisasikan politik Islam yang diajarkan Qur’an.

Bahkan pada titik tertentu, dengan penggelapan sejarah khilafah yang dengan sengaja dilakukan kalangan tertentu, wajah politik antroposentris Muhammad pun semakin negatif dan hilang dalam kesadaran intelektual dan diskursus akademis. Artinya, gagasan politik antroposentris Muhammad dipandang tidak ilmiah dan berdasarkan scientific. Oleh karena lebih banyak fakta-fakta palsu dibanding kebenaran riil yang dijalani Muhammad. Realitas politik Muhammad tidak mengenal invesible political hand, politik Muhammad bukanlah sikap fundamentalisme dan sama sekali  bertolak belakang dengan sikap ortodoksi masyarakat Arab.(*)

Penulis; Irwan Rajo Basa, Peneliti PORTAL BANGSA institute

Next Post

[19] Minangkabau: Intrik Mengarah ke Adityawarman

Dyah Wiyat dan Wijaya Rajasa berubah sikap dan ingin menyingkirkan Gajah Mada dari Majapahit. Walaupun demikian mereka tetap tidak berkenan menjadikan Aditya berperan di Majapahit