KPU DKI siap hadapi sengketa Pilkada foto courtesy KPU DKI
Jakarta, Bakaba.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memastikan kesiapan penuh hadapi sengketa pilkada Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) yang berpotensi diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tim hukum KPU dan seluruh dokumen pendukung telah disiapkan guna menjamin transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan Pilkada 2024.
Anggota KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, mengungkapkan bahwa seluruh dokumen penting telah dikumpulkan sebelum hari pemungutan suara. Hal ini termasuk dokumen C6 dan dokumentasi distribusi logistik pemilu. “Kami siap dari sisi data dan administrasi. Tim hukum juga sudah menyiapkan segala dokumen yang diperlukan, termasuk foto-foto distribusi dokumen C6,” kata Dody saat ditemui di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2024).
Dody menegaskan bahwa KPU DKI Jakarta berkomitmen menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pilkada.
KPU akan menetapkan hasil rekapitulasi suara Pilgub DKI Jakarta pada Minggu (8/12/2024). Jika tidak ada sengketa yang diajukan oleh pasangan calon, KPU akan langsung menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
“Jika tidak ada sengketa, kami akan menetapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Namun, jika terjadi sengketa, proses akan mengikuti mekanisme yang ditentukan,” ujar Dody.
Baca juga: Hasil Rekapitulasi Pilgub DKI: Pramono Anung-Rano Karno Unggul di Jakut dan Jaktim
Berikut hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi untuk Pilgub DKI Jakarta:
Kepulauan Seribu:
Jakarta Utara:
Jakarta Timur:
Jakarta Barat:
Jakarta Selatan:
Jakarta Pusat:
Dengan seluruh persiapan yang telah dilakukan, Dody Wijaya, komisioner KPU DKI Jakarta menyampaikan proses pilkada berjalan secara transparan dan adil. Jika ada pengajuan gugatan hasil perselisihan suara pilkada di MK akan dihadapi dengan profesional, guna menjamin kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
rst | bkb
KPK menyebut direksi LPEI menerima “uang zakat” sebesar 2,5% hingga 5% dari total kredit yang…
“Kami hormati proses hukum, seperti dulu kami bersama Kejaksaan selamatkan Garuda agar tetap terbang,” ujar…
“Kewenangan ini ada di tangan KPU RI. Untuk sementara, kami ambil alih sesuai PKPU Nomor…
Senator AS Lindsey Graham, yang menyebut pertemuan itu sebagai “bencana mutlak dan total.”
"Kalau kita punya budaya malu, kita semua harus mundur," tegasnya.
"Penyidik juga sedang menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum jaksa lain yang menerima aliran dana dari AZ,"…