KPK Geledah Kantor Dinas di Riau Terkait Korupsi Pembangunan Jembatan Flyover

bakaba.co, Pekanbaru – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah kantor dinas di Provinsi Riau sebagai bagian dari penyelidikan korupsi terkait pembangunan Jembatan Flyover Persimpangan Mal SKA Pekanbaru. Penyidik KPK menggeledah beberapa kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk mengumpulkan barang bukti yang diduga berkaitan dengan proyek tersebut.

Penggeledahan di Kantor Dinas dan Biro PBJ

Pada Selasa, 21 Januari 2025, KPK menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Riau yang terletak di Jalan SM Amin Pekanbaru. Kemudian, pada Rabu, 22 Januari 2025, giliran Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang turut digeledah. Biro PBJ ini terletak di lantai 9 Gedung Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau.

Penggeledahan berlangsung sepanjang hari, dimulai sejak pagi hingga siang. Setelah memeriksa sejumlah ruangan, tim penyidik membawa tiga koper dan sebuah kardus yang diduga berisi dokumen terkait Jembatan Simpang Mal SKA. Barang bukti tersebut dibawa menggunakan sejumlah mobil menuju kantor KPK untuk diproses lebih lanjut.

Penyidik Masuki Kantor BPKAD Riau

Selain di Biro PBJ, penyidik KPK juga terlihat memasuki kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau. Namun, tim penyidik memilih untuk tidak memberikan komentar terkait kegiatan penggeledahan yang sedang berlangsung. Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan korupsi yang melibatkan lima tersangka.

Baca juga: Percepatan Proyek Tol Pekanbaru-Rengat, Fokus pada Pembebasan Lahan

Lima Tersangka Korupsi Ditetapkan KPK

Dalam penyelidikan ini, KPK telah menetapkan lima tersangka yang terlibat dalam dugaan korupsi pembangunan Jembatan Flyover Simpang Mal SKA. Mereka adalah YN, TC, ES, NR, dan GR. Tersangka YN merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya menjabat sebagai kepala bidang di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Sementara itu, empat tersangka lainnya adalah pihak swasta yang terlibat dalam proses pembangunan jembatan.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, menyatakan bahwa pengusutan kasus ini sudah berlangsung cukup lama. Beberapa tahun lalu, penyidik bersama dengan sejumlah ahli melakukan pemeriksaan fisik jembatan, termasuk pengeboran di beberapa titik untuk mengecek kualitas bangunan.

Dugaan Korupsi dan Penyimpangan Proyek

Korupsi dalam proyek ini diduga terkait dengan pola pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana. Salah satu penyimpangan yang ditemukan adalah penggantian konstruksi U Girder bentang utama mortar busa (oprit) dengan cor beton. Selain itu, desain jembatan yang semula direncanakan memiliki belokan di beberapa sisi, akhirnya diubah menjadi lurus memanjang.

Jembatan Flyover Simpang Mal SKA ini memiliki panjang 700 meter dengan bentang utama 82,5 meter, serta oprit sepanjang 308,75 meter dan lebar 18 meter. Proyek ini menggunakan jenis konstruksi U Girder bentang utama mortar busa. Proyek yang dimulai pada 12 Maret 2018 ini dijadwalkan selesai dalam 285 hari kalender, namun mengalami penambahan waktu selama 60 hari dan akhirnya selesai pada 19 Februari 2019. Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp159.255.854.000 yang dibiayai melalui APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.

Proyek ini diresmikan oleh Gubernur Riau saat itu, Wan Thamrin Hasyim, bersama dengan mantan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

Peran Tersangka Korupsi Pembangunan Jembatan Flyover

Dugaan korupsi dalam pembangunan Jembatan Flyover Simpang Mal SKA ini melibatkan berbagai pihak dari sektor pemerintah dan swasta yang diduga bekerja sama untuk mengatur penyimpangan dalam proyek. Sampai berita ini dinaikkan belum ada keterangan pers lebih baru mengenai kasus ini dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

fro | bkb