Jakarta, bakaba.co, – Abraham Samad bersama koalisi, termasuk LBH Muhammadiyah, telah melaporkan dugaan korupsi dalam proyek strategis nasional kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan ini dilakukan untuk mendorong investigasi menyeluruh terhadap praktik kolusi dan suap yang diduga terjadi dalam proyek-proyek tersebut, khususnya Proyek PIK 2.
Dalam pertemuan dengan pimpinan KPK tersebut, koalisi menyampaikan bukti-bukti yang mengindikasikan adanya praktik korupsi, termasuk kolusi dan suap dalam penetapan PIK 2 sebagai proyek strategis nasional. Mereka menekankan pentingnya KPK untuk segera bertindak guna mencegah kerugian negara yang lebih besar.
Dugaan Korupsi dalam Proyek PIK 2
Koalisi mencurigai adanya keterlibatan Agung Sedayu Group dalam praktik suap terkait penerbitan sertifikat di laut. Abraham Samad, mantan ketua KPK, secara tegas menyerukan agar KPK menginvestigasi dugaan ini secara mendalam. Selain itu, koalisi juga meminta KPK untuk tidak ragu menindak pihak-pihak yang selama ini dianggap “kebal hukum”, termasuk sosok seperti Aguan.
Baca juga: Kepala Desa Kohod Hilang Pasca Perdebatan Sengit
“Tidak boleh ada satu entitas pun yang mengendalikan negara atau presiden. KPK harus bertindak tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi,” tegas Abraham Samad.
Kerugian Negara dan Legalisasi Perampasan Aset
Koalisi menyoroti potensi kerugian negara yang besar akibat proyek-proyek ini. Mereka telah mengumpulkan data lengkap untuk membantu investigasi KPK. Selain itu, koalisi juga menuding adanya praktik legalisasi perampasan aset negara yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, tidak hanya di sektor properti tetapi juga di bidang perkebunan dan pertambangan.
“Kami meminta KPK memeriksa apakah kompensasi yang diberikan kepada negara sudah sesuai. Jika tidak, ini adalah bentuk perampokan aset negara yang harus dihentikan,” tambah perwakilan koalisi.
Seruan untuk Investigasi Menyeluruh
Koalisi mendesak KPK untuk menginvestigasi semua pihak yang terlibat, mulai dari pejabat pemerintah hingga entitas swasta. Mereka juga meminta kejelasan status hukum Aguan dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini.
Pelaporan terakhir dengan Bareskrim Polri juga membahas keluhan terkait pembatas laut dan sertifikat palsu. Koalisi berharap KPK dapat memberikan kejelasan mengenai perkembangan kasus ini.
Dampak Luas bagi Masyarakat dan Negara
Koalisi menekankan bahwa kasus korupsi ini memiliki dampak luas, tidak hanya merugikan negara tetapi juga masyarakat. Mereka meminta KPK untuk segera mengambil langkah konkret guna mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan ditegakkan.
Dengan laporan ini, koalisi berharap KPK dapat bertindak cepat dan tegas untuk mengungkap praktik korupsi yang diduga terjadi dalam proyek strategis nasional.
rst | bkb