Insiden Pidato Prabowo di KTT D8 foto ist.
Jakarta, bakaba.co, – Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya, memberikan penjelasan terkait isu yang beredar di media sosial mengenai insiden yang terjadi saat Presiden Prabowo Subianto pidato di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D8 di Kairo, Mesir, pada Kamis (19/12/2024). Isu ini mencuat setelah Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, terlihat meninggalkan ruangan saat Prabowo tengah berpidato.
Teddy membantah anggapan yang menyebutkan bahwa Presiden Erdogan melakukan aksi walk out. Menurutnya, kejadian tersebut berawal dari penundaan sesi pertama KTT D8 yang seharusnya selesai pada pukul 12.30 WIB, namun baru berakhir pada pukul 14.30 WIB. Hal ini menyebabkan sesi kedua, yang membahas topik Gaza dan Lebanon, dimulai pada pukul 15.00 WIB. Dalam sesi kedua tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan untuk memberikan pidato pertama, namun Presiden Erdogan meminta untuk berbicara lebih dulu sebelum meninggalkan ruangan.
“Sesi pertama mundur dari jadwal. Seharusnya selesai pada pukul 12.30, namun baru selesai pada pukul 14.30. Akhirnya sesi kedua dimulai pada pukul 15.00,” jelas Teddy dalam keterangan yang disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).
Teddy juga menjelaskan bahwa sesi kedua membahas masalah Gaza dan Lebanon, dan di dalamnya, Presiden Erdogan berbicara lebih dahulu, sebelum meminta maaf karena harus meninggalkan tempat. “Jadi, saat sesi kedua dimulai, Presiden Erdogan berbicara lebih dahulu dan meminta maaf karena harus meninggalkan lokasi pleno,” ujar Teddy.
Baca juga: Presiden Prabowo Fokus Keamanan Nataru
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Rolliansyah Soemirat, juga menanggapi insiden tersebut. Menurutnya, keluar-masuknya peserta dalam pertemuan internasional adalah hal yang wajar, termasuk dalam forum-forum besar seperti PBB. Hal tersebut terjadi karena biasanya peserta pertemuan memiliki banyak agenda lainnya, termasuk pertemuan bilateral yang diadakan di ruangan lain.
“Sesuai kebiasaan yang berlaku di forum internasional, setiap delegasi memiliki hak untuk menentukan kapan ketua delegasinya akan duduk atau meninggalkan ruangan,” kata Rolliansyah, menjelaskan lebih lanjut.
Rolliansyah memastikan bahwa meskipun terjadi perbedaan waktu pada sesi KTT D8 tersebut, Presiden Prabowo telah berkesempatan untuk bertemu dengan Presiden Erdogan serta delegasi negara lainnya, baik sebelum maupun setelah acara utama.
Pada kesempatan lain, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, memberikan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto setelah pidatonya yang menyoroti isu Palestina dan Lebanon dalam KTT D8. Anwar melalui akun Instagram-nya, @anwaribrahim_my, menyampaikan dukungan penuh terhadap ucapan Presiden Prabowo yang dianggapnya sebagai kebenaran yang pahit namun penting untuk dibicarakan dengan bijaksana.
“Saya sampaikan dukungan penuh terhadap ucapan sahabat karib saya, Presiden Prabowo Subianto semasa Sidang Kemuncak D-8 baru-baru ini di Kaherah, Mesir,” tulis Anwar, menegaskan bahwa Prabowo telah menyampaikan masalah penting terkait hak kenegaraan Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Pernyataan Presiden Prabowo Tentang Perselisihan Negara Muslim
Presiden Prabowo dalam pidatonya mengungkapkan keprihatinannya mengenai perselisihan yang sering terjadi antara negara-negara muslim. Ia menilai bahwa ketidakharmonisan ini menghalangi negara-negara muslim untuk memberikan bantuan yang berarti bagi Palestina. Prabowo menekankan pentingnya persatuan di dunia muslim agar suara mereka didengar dalam konflik internasional, terutama yang melibatkan Palestina.
“Realitas situasi ini adalah bahwa dunia muslim tidak dihormati, meskipun kita memiliki populasi yang besar dan sumber daya yang melimpah. Namun, kita sering terpecah dan berselisih, membuat sulit untuk memberikan bantuan nyata kepada Palestina,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
rst | bkb
KPK menyebut direksi LPEI menerima “uang zakat” sebesar 2,5% hingga 5% dari total kredit yang…
“Kami hormati proses hukum, seperti dulu kami bersama Kejaksaan selamatkan Garuda agar tetap terbang,” ujar…
“Kewenangan ini ada di tangan KPU RI. Untuk sementara, kami ambil alih sesuai PKPU Nomor…
Senator AS Lindsey Graham, yang menyebut pertemuan itu sebagai “bencana mutlak dan total.”
"Kalau kita punya budaya malu, kita semua harus mundur," tegasnya.
"Penyidik juga sedang menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum jaksa lain yang menerima aliran dana dari AZ,"…