Kasus Kematian Rahmad Vaisandri, Anggota DPR RI Andre Rosiade dampingi keluarga korban dok. TV Parlemen
bakaba.co, Jakarta – Kasus kematian Rahmad Vaisandri (29), sopir bus Al Hijrah asal Agam, Sumatra Barat (Sumbar), mulai menemui titik terang. Polres Metro Jakarta Timur (Jaktim) telah menahan 11 orang terkait pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya Rahmad. Di antara yang ditahan, terdapat satu oknum anggota Brimob Polri. Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade mengapresiasi langkah cepat Polri dalam mengungkap kasus ini. Berita terkini ini menjadi sorotan publik setelah keluarga korban menuntut keadilan.
Rahmad Vaisandri, sopir bus Al Hijrah, tewas setelah diduga mengalami penganiayaan di Jakarta Timur. Kasus ini mencuat setelah keluarga korban melaporkan dugaan pencurian yang dialami Rahmad sebelum kematiannya. Polres Metro Jaktim telah menahan 11 orang, termasuk satu oknum Brimob, sebagai bagian dari penyelidikan.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade menyampaikan apresiasi kepada Polri yang telah bergerak cepat menangani kasus kematian Rahmad Vaisandri ini. Andre juga mengungkapkan harapannya agar kasus ini diungkap secara transparan untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban. Komisi III DPR telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada 30 Januari 2025 untuk membahas kasus ini.
Baca juga: Flyover Sitinjau Lauik Siap Dibangun, Target Selesai 2027
Kuasa hukum keluarga korban, Mukti Ali dari Sago MGP dan Partner, mengonfirmasi bahwa 11 orang telah ditahan, termasuk empat saksi. Mukti Ali menyatakan bahwa motif kasus ini masih berkaitan dengan laporan pencurian yang dialami Rahmad. Keluarga korban mengucapkan terima kasih kepada Andre Rosiade dan Polri yang serius menangani kasus ini.
Komisi III DPR meminta Kapolres Metro Jaktim Kombes Nicolas Ary Lilipaly untuk mengevaluasi proses penyelidikan kasus ini. Mereka juga mendesak pengusutan dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum Brimob yang diduga menghalangi proses hukum. Komisi III menekankan pentingnya penyelidikan yang transparan dan berbasis metode saintifik.
Keluarga korban, yang telah kembali ke kampung halaman di Agam, Sumbar, menyambut baik perkembangan terbaru ini. Mereka berharap kasus ini dapat diungkap tuntas agar keadilan bagi Rahmad terwujud. Setelah hal ini menjadi berita nasional dan terus menjadi perhatian publik, terutama di media sosial, dorongan politik terus dilakukan melalui DPP Ikatan Keluarga Minang dalam mengawal agar kasus ini segera di ungkap.
rst | bkb
KPK menyebut direksi LPEI menerima “uang zakat” sebesar 2,5% hingga 5% dari total kredit yang…
“Kami hormati proses hukum, seperti dulu kami bersama Kejaksaan selamatkan Garuda agar tetap terbang,” ujar…
“Kewenangan ini ada di tangan KPU RI. Untuk sementara, kami ambil alih sesuai PKPU Nomor…
Senator AS Lindsey Graham, yang menyebut pertemuan itu sebagai “bencana mutlak dan total.”
"Kalau kita punya budaya malu, kita semua harus mundur," tegasnya.
"Penyidik juga sedang menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum jaksa lain yang menerima aliran dana dari AZ,"…