PON XXI - logo-pon-xxi-2024-aceh-sumut_169
bakaba.co | IKN | Viral dengan postingan makanan yang tidak layak, basi serta pra sarana menuju venue olahraga yang belum selesai kontruksi, diposting oleh akun medsos banyak atlit peserta PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara, Kapolri pun memantau hal tersebut.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk menangani kasus dugaan penyelewengan dana terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatra Utara. Jenderal Sigit menyatakan bahwa Polri akan melakukan penyidikan menyeluruh jika ditemukan bukti-bukti penyelewengan.
“Kami akan memantau dan menunggu adanya fakta serta bukti konkret terkait penyelewengan dana PON. Jika terbukti, kami akan menyiapkan tim penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang mendalam,” ungkap Sigit di IKN, Kamis (12/9/2024).
Sigit juga menambahkan bahwa Polri akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, untuk memperjelas situasi tersebut. “Kami akan segera berkoordinasi dengan Menpora untuk mendalami lebih lanjut mengenai isu ini,” tambahnya.
Sebelumnya, Menpora Dito Ariotedjo mengungkapkan bahwa Kemenpora telah menerima laporan mengenai dugaan penyelewengan dana dalam penyelenggaraan PON. Dalam menanggapi hal ini, Kemenpora telah meminta Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri untuk melakukan investigasi.
Dito juga menjelaskan mengenai Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan PON yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2024. Keppres tersebut menetapkan satuan tugas yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung untuk mengawasi penyelenggaraan PON XXI di Aceh dan Sumatra Utara serta Pekan Paralimpiade Nasional XVII di Jawa Tengah. Dito turut membagikan salinan Keppres tersebut kepada media.
“Saya menghargai respons cepat dari satgas tata kelola PON yang sudah bekerja sesuai dengan Keppres Nomor 24 Tahun 2024 untuk menangani laporan yang ada,” ujar Dito kepada wartawan pada hari yang sama.
dt | bkb
KPK menyebut direksi LPEI menerima “uang zakat” sebesar 2,5% hingga 5% dari total kredit yang…
“Kami hormati proses hukum, seperti dulu kami bersama Kejaksaan selamatkan Garuda agar tetap terbang,” ujar…
“Kewenangan ini ada di tangan KPU RI. Untuk sementara, kami ambil alih sesuai PKPU Nomor…
Senator AS Lindsey Graham, yang menyebut pertemuan itu sebagai “bencana mutlak dan total.”
"Kalau kita punya budaya malu, kita semua harus mundur," tegasnya.
"Penyidik juga sedang menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum jaksa lain yang menerima aliran dana dari AZ,"…