Home > Opini > Jakarta seperti Kampung?

Jakarta seperti Kampung?

Gambar oleh David Mark dari Pixabay
Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Anton Permana
Anton Permana

~ Anton Permana

Menarik menyimak statement Mendagri Tito Karnavian dalam pidato pembukaan acara APPSI (Asosiasi Pemerintahan Propinsi Seluruh Indonesia) di hotel Borobudur Jakarta, 26 November kemarin.

Dalam sambutannya, Mendagri Tito membandingkan kondisi Jakarta hari ini seperti kampung, kalau dibandingkan dengan kota Beijing atau Shanghai di China.

Mendagri Tito mengatakan pernah berkunjung ke China pada tahun 1998 lalu. Ketika itu, Tito melihat China yang seperti kampung dibandingkan Jakarta.
Ketika pergi lagi ke China tahun 2018, kejadiannya justru terbalik. Malah Jakarta yang seperti kampung dibandingkan Beijing dan Shanghai.

Kondisi tahun 1998, Beijing masih jamak pandangan rumah kumuh, banguanan tua yang kotor. Namun, 10 tahun kemudian, sudah berubah total menjadi kota yang modern dengan bangunan yang megah, serta sistem tranportasi yang canggih.

Respon Beragam
Pernyataan Mendagri itu di tanggapi beragam dalam negeri. Sebagai pejabat publik, mantan Kapolri ini mestinya paham konsekuensi atas sebuah statement di hadapan publik. Apalagi di hadapan 34 Gubernur seluruh Indonesia yang diliput berbagai media nasional.

Pro dan kontra pun terjadi. Perang jagad maya ala cebong vs kampret pun tak terelakkan. Untung pada kesempatan yang sama, Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakart, menanggapi dengan smart dan santai. Tidak reaktif atau caci-maki ala gubernur sebelumnya.

Gubernur Anies menjawab bahwa, statement Mendagri sebagai bentuk motivasi dan spirit agar Jakarta ke depan lebih berbenah lagi. Selaku Gubernur DKI Jakarta menjabat sudah 2 tahun, Gubernur Anies juga menjawab, “Kita tentu tidak bisa berpikir instant. Pembangunan sebuah kota tentu butuh waktu dan komitmen. Seperti Beijing dan Shanghai hari ini adalah proses pembangunan dua dekade sebelumnya. Begitu juga dengan DKI Jakarta hari ini. Pembangunan yang saya gesa hari ini akan bisa dinikmati warga Jakarta satu atau dua dekade ke depan.”

Namun Gubernur Anies menyatakan, sudah sangat banyak hal yang positif yang bisa dirasakan warga Jakarta hari ini. Seperti konsentrasi Gubernur Anies dalam hal mempercantik jalan-jalan kota Jakarta yang disambut antusias masyarakat. JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) yang walaupun sederhana juga telah merubah wajah Jakarta selayaknya menjadi kota modern. Begitu juga terhadap kesadaran masyarakat akan menggunakan sarana transportasi publik. Sudah terjadi peningkatan signifikan. Pada tahun 2017 jumlah tiket penggunaan sarana transportasi publik berjumlah 338 ribu penumpang. Tahun ini meningkat drastis menjadi 700 ribu tiket. Semua terjadi hanya dalam dua tahun. Dan Gubernur Anies optimis angka ini akan terus meningkat seiring waktu berjalan. Sebagai warga Jakarta yang hidup dan tinggal di Jakarta, tentu kita merasakan apa yang dikatakan Gubernur Anies ini benar adanya. Wajah Jakarta berubah menjadi indah dengan pedistarian modern plus tanaman hias yang rapi.

Yang paling mahal juga dari itu semua mesti kita sadari adalah, suasana harmonisasi kehidupan di tengah masyarakat, tak ada lagi gaduh berkepanjangan atau caci maki dari seorang pemimpin daerah yang semestinya membawa kesejukan dan keteladanan yang baik.

Menurut penulis, Gubernur Anies berhasil sukses membuktikan bahwa melakukan perubahan yang baik itu tak perlu pakai cara ‘bising’. Tak perlu caci maki rakyat. Semua bisa dilakukan dengan sejuk dan harmonis. Bersikap tegas itu tidak mesti keras. Bersikap keras itupun juga tidak mesti kasar.

Dengan kondisi Jakarta hari ini, kalau kita komparasikan dengan pernyataan Mendagri Tito, wajar mendapat pembelaan dan perlawanan sengit dari para netizen di dunia maya. Apalagi bagi warga Jakarta. Belum selesai serangan membabi buta dari anggota DPRD DKI dari PSI terkait lem aibon yang akhirnya memalukan dirinya sendiri, sekarang muncul lagi statemen ‘blunder’ mendagri.

Dari polemik ‘balas pantun’ dua pejabat publik Mendagri vs Gubernur DKI ini, penulis mencoba menarik kesimpulan atas beberapa hal dan analisis sebagai berikut.

Pertama, sentilan atau ‘joke’ seorang pejabat publik dalam berpidato sebenarnya hal yang biasa terjadi kalau itu dalam sebuah kelembagaan vertikal. Seperti TNI-Polri kepada bawahannya, atau Kejaksaan ke jajaran bawahannya, atau Menteri kepada jajaran struktural di bawahnya.

Berbeda dengan kondisi di atas. Gubernur itu dipilih secara langsung oleh masyarakat. Sedangkan Mendagri ditunjuk oleh Presiden. Walaupun Gubernur dilantik Presiden (dan bisa juga dilakukan atau diwakilkan kepada Mendagri), secara struktural Gubernur prinsipnya hanya berkoordinasi di bawah Mendagri. Bukan bawahan secara struktural. Bawahan secara struktural dari seorang Mendagri itu adalah para deputi, direktur, di bawahnya.

Jadi wajar, joke ala Mendagri sebenarnya kurang pas secara ‘etic’ dan performance kultural dalam pemerintahan di Indonesia. Tapi penulis melihat, ini terjadi karena mungkin karena Mendagri sebelumnya adalah seorang Kapolri dengan sistem vertikal komandonya, membawa tradisi ini secara tak sengaja dalam pemerintahan.

Dan mesti juga dicatat. Demokrasi di Indonesia menganut asas supremasi sipil, di mana pejabat yang paling tertinggi strata pemerintahannya adalah mereka yang dipilih langsung oleh rakyat. Bukan karena ditunjuk dan diberi mandat.

Dua, jawaban Gubernur Anies yang ‘smart’ dan tidak responsif, juga bisa dijadikan contoh oleh kepala daerah yang lainnya di Indonesia. Bahwa, tidak semua kritikan, joke, sentilan itu dibalas dengan negatif. Bahkan hal tersebut bisa di kapitalisasi menjadi cambuk dan motivasi dalam berbuat yang lebih baik. Jadi sangat wajar sebenarnya, pada pemilihan siapa ketua APPSI yang dihelat kemarin itu, 23 gubernur memilih Anies menjadi ketua alias “Gubernur Indonesia” sesuai dengan julukannya selama ini, mengalahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Tiga, secara tak langsung, kalau kita cermati pernyataan Mendagri yang mengatakan pada tahun 1998 Jakarta lebih maju dari pada China, namun sekarang terbalik. Artinya, pesan tersirat yang disampaikan adalah, berarti Jakarta (Indonesia) sebelum reformasi (masa orde baru) lebih baik, lebih maju, lebih moderen dibanding setelah reformasi. Buktinya, Beijing dan Shanghai hanya dalam waktu dua dekade mengalahkan Jakarta. Ini kalau kita fair menilainya.

Empat, penulis melihat, ada semacam ‘sentimen’ yang sedang dimainkan oleh rezim hari ini, di mana Mendagri berada di dalamnya. Apa maksudnya? Kalau kita jujur menilai, Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies masih berjalan dua tahun. Kalau secara mata anggaran baru dua periode APBD yang dijalankan sesuai visi misi Gubernur Anies. Itupun mesti ditinggal pasangan Wakil Gubernurnya Sandiaga Uno untuk maju Pilpres.

Artinya, kalau kita runut, jika Jakarta hari ini dicap kampungan, berarti ini juga adalah buah karya (konstribusi) dari Gubernur sebelumnya. Siapa itu? Bisa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok ? Bisa Joko Widodo, bisa Foke, bahkan bisa juga sampai ke Sutiyoso? Kita harus fair. Kan sangat tidak adil, kalau julukan Jakarta kampungan seperti stigma dari Mendagri hanya dilimpahkan kepada Gubernur Anies seorang.

Lima, penulis juga melihat, ada semacam pertarungan tidak tampak yang sudah dimulai menjelang Pilkada DKI ke depan. Yaitu bagaimana, rezim hari ini berupaya mendegradasi elektabilitas Anies yang menurut survey terbaru menyatakan bahwa warga Jakarta 83 persen puas terhadap kinerja Anies. Ditambah berbagai macam award bonafit dari luar negri bahkan juga KPK atas performa Gubernur DKI Jakarta yang juga mantan Mendiknas ini.

Siapa yang benar, yang betul? Kita semua berhak berpendapat berdasarkan ‘kurenahnya’ masing-masing. Pro dan kontra itu biasa dalam negara demokrasi. Yang penting, mari kita ambil sisi positif dari ini semua. Bagaimana tidak seharusnya perbedaan pandangan, pendapat, pilihan politik, perbedaan keyakinan beragama, menjadikan kita berpecah belah.

Mari sikapi semua dengan positif dan konstruktif. Setiap kritikan itu adalah obat untuk saling mengingatkan. Yang tidak boleh itu adalah semua hal yang serba berlebihan. Memberikan kritikan berdasarkan sentimen pribadi, kebencian, atau kepentingan bermuatan politik. Dan ini semua bertentangan dengan nilai Pancasila yang telah diajarkan oleh para pendahulu kita. Dan untuk itu, penulis mengajak kita semua untuk tetap menjaga persatuan, saling menghormati sebagai satu kesatuan persaudaraan satu bangsa dan satu cita-cita untuk menuju Indonesia yang unggul dan lebih baik. InsyaAllah.**

Jakarta, 27 November 2019.

*Penulis, alumni PPRA 58 Lemhannas RI tahun 2018
**Gambar oleh David Mark dari Pixabay


Bagikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •