Jabatan Publik Harus Siap Dikritik

redaksi bakaba

Sayangnya tidak banyak pemimpin yang siap diawasi dan diingatkan, malah sebaliknya memusuhi, membenci, menekan dan menyingkirkan orang-orang yang sering mengawasi dan mengingatkannya.

Bagikan
  • 88
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Image by Gerd Altmann from Pixabay
Image by Gerd Altmann from Pixabay
Dr. Abdullah Khusairi, MA.
Dr. Abdullah Khusairi, MA.

~ Abdullah Khusairi

Pemimpin itu harus diawasi, diingatkan, agar ia tidak membawa orang-orang yang dipimpinnya terjerumus ke jurang kemudharatan atas kepemimpinannya. Sayangnya tidak banyak pemimpin yang siap diawasi dan diingatkan, malah sebaliknya memusuhi, membenci, menekan dan menyingkirkan orang-orang yang sering mengawasi dan mengingatkannya. Sungguhpun pengawasan dan peringatan itu sebenarnya untuk kebaikan.

“Pemimpin itu ditinggikan seranting, didahulukan selangkah.” Tidak berjarak jauh dengan apa yang dipimpinnya agar bisa diingatkan segera jika keliru dalam menetapkan keputusan. Sebab kepemimpinan diharapkan membawa kemajuan terhadap yang dipimpinnya. Jika membawa keburukan, untuk apa ada pemimpin-pemimpin itu.

Seorang pemimpin yang tak siap dikritik, berarti tidak sadar sedang menjalankan amanat publik. Jabatan publik itu harus menerima kritik jika tidak sesuai dengan harapan publik. “Jika tak ingin kena ombak jangan mendirikan rumah di pantai.” Bila tak siap diawasi dan diingatkan, jangan jadi pemimpin. Kira-kira begitu.

Kenapa harus diawasi dan diingatkan? Karena pemimpin itu memegang amanat. Amanat itu berupa kekuasaan. Sayangnya, kekuasaan itu siapapun sedang berada di situ, sekecil apapun kekuasaan itu, cenderung disalahgunakan. Kekuasaan itu sesungguhnya jahat tetapi ia dibutuhkan. “Power is devil but nessecary.” Atas kecenderungan itulah kekuasaan harus diawasi.

Pada sistem demokrasi, kekuasaan terbagi dan saling mengawasi. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Demokrasi (demos dan kratos) berarti kedaulatan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Diamanatkan kepada orang-orang terpilih oleh rakyat. Karena itulah rakyat harus mengawasi. Apapun jabatan publik yang saudara dapatkan, sejatinya adalah amanat dari rakyat. Di hadapan rakyat harusnya ditundukkan bukan disombong-angkuhkan, apalagi mengkhianati amanat tersebut. Pemimpin yang membenci orang-orang yang dipimpinnya sama halnya telah mengkhianati klausul dasar sistem demokrasi yang dianutnya. Amanat di tangannya patut ditanggalkan segera.

Pada era keterbukaan informasi, berkembangnya media massa, disusul media sosial di tangan publik, begitu rentan pengawasan dalam bentuk kritik dan saran di muka umum. Kadang-kadang cara mengkritiknya memang kelewatan buruk padahal maksudnya baik.

Jika saudara yang sedang memimpin alergi mendengar, takut dan menyuruk ketika datang kritikan, maka alangkah baiknya meletakkan jabatan yang diamanatkan publik itu. Tidak hanya pejabat pemerintah, pejabat negara, daerah, dan institusi-institusi pemerintah, jabatan ketua partai politik juga adalah jabatan publik yang harus siap dikritik publik karena ia butuh publik. Jangan marah jika dikritik publik.

Memilih jalan dan model kepemimpinan yang tertutup di era keterbukaan hanya akan menoreh tinta sejarah perjalanan. Pemimpin yang penakut, tunduk dengan pembisik, lalu menekan dan menghalau segala bentuk kritikan akan berujung pada bopengnya masa depan dirinya, daerahnya dan institusi yang dipimpinnya.

Jalan paling mungkin tiada lain, siap menerima kritikan dan menjawab semua kritikan dengan prestasi-prestasi cemerlang. Bersahabat dengan media massa dan media sosial dengan cara membuat saluran informasi seluas-luasnya. Menjelaskan secara jernih informasi yang sering diminta bukan disurukkan, bukan didiamkan, bukan pula membungkam kebenaran. “Kebenaran memang bisa dibungkam kekuasaan tetapi tidak bisa dikalahkan.”

Pemimpin serupa ini membutuhkan modal berani tampil apa adanya, menyiapkan perangkat kepemimpinan dalam diri dan di luar dirinya dengan kesamaan persepsi dalam melangkah bersama dalam kebersamaan.

Menjadi pemimpin di era keterbukaan informasi sangat rumit jika tidak menyiapkan diri dengan semangat keterbukaan. Pada hari-hari ke depan, publik juga harus memilih pemimpin, pejabat publik yang memiliki semangat keterbukaan tersebut. Sekali salah pilih, sekali salah tunjuk pemimpin, alamat akan reduplah daerah, lembaga, yang dipimpinnya. Sudah begitu sering salah pilih karena agitasi politik, struktur kekuasaan, membuat publik tak bisa banyak menentukan.

“Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya…”

Hadits itu sering dibacakan para ustadz dalam berceramah. Diiringi dengan seperangkat syarat menjadi seorang pemimpin yang baik, adil, berilmu, kuat, berani, dsb.

Memasuki musim pemilihan kepala daerah, kesadaran publik harus dikembalikan kepada hal-hal dasar. Memimpin ummat tidak semudah membalik telapak tangan. Ambisi kuasa boleh saja diperturutkan tetapi kemampuan memimpin mesti diasah dengan pengalaman. Begitu banyak daerah, institusi, di negeri ini membutuhkan pemimpin, sayangnya sering didapuk bukan karena kepentingan dasar kepemimpinan tetapi karena alasan-alasan politik kekuasaan.*

*Penulis, Dosen Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang
**Image by Gerd Altmann from Pixabay

Bagikan
  • 88
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Next Post

Nasib Tembakau Linting di Zaman Praktis

Seiring perkembangan zaman, gaya orang-orang yang merokok pun berubah. Rokok pabrikan lebih praktis tanpa harus “malintiang”, Kebiasaan atau tradisi pun mengikuti, ketika “manyaru” dulu orang pakai tembakau dan “daun anau” atau “daun nipah”, kemudian belakangan berubah menjadi rokok pabrik.
Sutan Marajo - Pedagang Tembakau -r- bakaba.co