DWP 2024 | Ilustration by freepik.com | bedneyimages
bakaba.co, Jakarta – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Selatan dengan tegas menyatakan penolakan terhadap penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Acara yang direncanakan berlangsung di JIExpo Kemayoran pada 13-15 Desember tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap moral dan norma sosial masyarakat Indonesia.
Ketua Umum HMI Jakarta Selatan, Agus Setiawan, menyampaikan bahwa DWP sering kali dimanfaatkan oleh sebagian peserta untuk aktivitas yang dianggap menyimpang, seperti konsumsi alkohol, penyalahgunaan narkoba, dan dugaan perilaku seks bebas.
“Hasil temuan pada acara sebelumnya, khususnya tahun 2019, menunjukkan adanya barang-barang terlarang seperti narkoba dan alat kontrasepsi. Ini menjadi bukti nyata ancaman terhadap moral generasi muda,” ungkap Agus Setiawan
Agus juga mengimbau pemerintah dan masyarakat untuk bersikap lebih tegas terhadap acara serupa. Menurutnya, Jakarta sebagai ibu kota dengan slogan “Jakarta Beriman” seharusnya menjadi teladan dalam menjaga nilai-nilai moral bangsa.
Baca juga: Reposisi, Mengukuhkan Kembali Arah HMI
“Kami mengajak umat Islam dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menolak DWP yang dianggap membawa budaya asing yang merusak,” tegasnya.
HMI menegaskan bahwa penolakan ini adalah bagian dari langkah nyata untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif. Organisasi tersebut berkomitmen mengawal isu ini bersama kelompok keagamaan lainnya demi menjaga tatanan sosial dan moral bangsa.
“Langkah ini adalah bentuk tanggung jawab kami terhadap keberlangsungan moralitas masyarakat Indonesia,” imbuh Agus.
Diskusi mengenai penyelenggaraan DWP 2024 juga memunculkan polemik terkait keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan norma lokal. Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, isu ini menjadi tantangan besar.
HMI Jakarta Selatan menekankan pentingnya regulasi yang lebih ketat agar acara hiburan tidak melanggar nilai-nilai moral dan budaya bangsa.
KPK menyebut direksi LPEI menerima “uang zakat” sebesar 2,5% hingga 5% dari total kredit yang…
“Kami hormati proses hukum, seperti dulu kami bersama Kejaksaan selamatkan Garuda agar tetap terbang,” ujar…
“Kewenangan ini ada di tangan KPU RI. Untuk sementara, kami ambil alih sesuai PKPU Nomor…
Senator AS Lindsey Graham, yang menyebut pertemuan itu sebagai “bencana mutlak dan total.”
"Kalau kita punya budaya malu, kita semua harus mundur," tegasnya.
"Penyidik juga sedang menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum jaksa lain yang menerima aliran dana dari AZ,"…