Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Dipecat atas Kasus Pemerasan Penonton DWP

bakaba.co, Jakarta – Kombes Donald Simanjuntak, Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Metro Jaya, resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) setelah terbukti terlibat dalam kasus pemerasan penonton Djakarta Warehouse Project (DWP). Keputusan tersebut diambil dalam sidang pelanggaran kode etik dan profesi Polri (KEPP) yang berlangsung pada Selasa (31/12/2024).

Sidang Etik Berujung Pemecatan

Menurut keterangan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) M Choirul Anam, sidang berlangsung sejak pukul 11.00 WIB hingga Rabu (1/1/2025) pukul 04.00 WIB. “Sidang memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Kombes Donald Simanjuntak,” ujar Anam saat dikonfirmasi pada Rabu (1/1/2025).

Selain Donald, seorang perwira menengah (Pamen) yang menjabat sebagai Kepala Unit (Kanit) juga menerima sanksi PTDH. Sementara itu, sidang terhadap seorang Pamen lainnya yang menjabat Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) masih diskors dan akan dilanjutkan pada Kamis (2/1/2025).

Baca juga: Polisi Pemeras Penonton DWP Harus Dipecat dan Dihukum Berat

Dugaan Pemerasan terhadap Penonton DWP

Kasus ini bermula dari laporan pemerasan terhadap penonton DWP 2024 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Minggu (15/12/2024). Sebanyak 45 warga negara Malaysia menjadi korban dalam kasus ini. Menurut catatan Polri, 18 anggota polisi diduga terlibat dalam aksi pemerasan tersebut.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri segera mengambil langkah dengan menempatkan anggota yang terlibat di tempat khusus (patsus) untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Komitmen Polri Menindak Tegas

Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa sidang etik ini merupakan bukti komitmen Polri dalam menindak tegas pelanggaran yang mencoreng institusi. “Sidang etik dilakukan secara simultan dan berkesinambungan dengan pengawasan dari Kompolnas,” ujarnya.

M Choirul Anam juga mengungkapkan bahwa kedua tersangka yang menerima sanksi PTDH langsung mengajukan banding. “Mereka mengajukan banding atas keputusan PTDH,” tambahnya.

Tiga Anggota Polri Jalani Sidang KEPP

Sidang etik pada Selasa (31/12/2024) memeriksa tiga anggota Polri yang terlibat dalam kasus ini. “Sidang etik kali ini berkaitan langsung dengan kasus pemerasan di DWP,” jelas Anam. Namun, nama lengkap dua anggota selain Kombes Donald masih dirahasiakan oleh pihak Polri.

Dampak Kasus bagi Korban

Sebanyak 45 korban, mayoritas warga negara Malaysia, menjadi sasaran pemerasan oleh anggota Polri yang bertugas di lokasi konser. Korban mengaku dimintai uang dalam jumlah besar dengan ancaman penahanan tanpa alasan yang jelas.

Penyelesaian Kasus Pemerasan di DWP

Propam Polri memastikan bahwa setiap anggota yang terbukti melanggar kode etik akan menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku. Sidang etik lanjutan terhadap Kasubdit dijadwalkan berlangsung pada Kamis (2/1/2025). Polri berkomitmen mengembalikan kepercayaan publik dengan menegakkan hukum secara transparan.

rst | bkb