Deddy Sitorus Tuntut KPU Daerah Dipecat Gegara PSU

Jakarta, bakaba.co – Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, dengan tegas menuntut agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah dipecat akibat banyaknya masalah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pernyataan keras ini disampaikan dalam forum Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, yang menyoroti kegagalan sistemik yang memaksa rakyat menanggung biaya pemungutan suara ulang (PSU) senilai Rp1 triliun.

60% Pilkada Bermasalah

Deddy Sitorus mengungkapkan bahwa dari 545 daerah yang menggelar Pilkada, sekitar 310 daerah atau hampir 60% mengalami persoalan serius. Data ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ia menegaskan, angka tersebut membuktikan bahwa pemilu di bawah pemerintahan sebelumnya adalah yang terburuk dalam sejarah Indonesia.

Kapan dan Di Mana Pernyataan Ini Disampaikan?

Pernyataan ini dilontarkan pada 27 Februari 2025 melalui forum Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR-RI yang diunggah di kanal YouTube TV Parlemen. Forum tersebut dihadiri oleh jajaran KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, dan DKPP.

Deddy Sitorus Marah

Kemarahan Deddy Sitorus dipicu oleh fakta bahwa banyak daerah tidak digugat bukan karena bersih, tetapi karena pelanggarannya terlalu masif atau masyarakat sudah lelah. Ia juga menyoroti ketidakmampuan KPU dalam memverifikasi dokumen administrasi seperti ijazah dan SKCK, yang menjadi tanggung jawab utama penyelenggara pemilu.

Siapa yang Disalahkan?

Selain KPU, Deddy Sitorus juga menuding Bawaslu, Kepolisian, dan Kementerian Dalam Negeri gagal menjalankan tugas. Ia menyebut kegagalan ini bukan hanya soal teknis, melainkan menyangkut peradaban bangsa. “Kalau kita punya budaya malu, kita semua harus mundur,” tegasnya.

Bagaimana Dampaknya ke Rakyat dan Daerah?

Akibat kelalaian ini, rakyat harus membayar Rp1 triliun untuk PSU, sementara kepala daerah terpilih dipaksa bertarung lagi dengan biaya besar. Deddy Sitorus memperingatkan bahwa hal ini bisa memicu korupsi karena kepala daerah mencari dana tambahan. “Ini soal bangsa, bukan cuma anggaran,” katanya.

Deddy Sitorus juga mengkritik ketidakadilan anggaran yang dipotong dari daerah, tetapi mereka tetap diminta membiayai PSU. Ia mempertanyakan legitimasi kepala daerah terpilih jika partisipasi di PSU turun drastis menjadi 20-30%.

Ajakan Mundur Bersama

Dalam nada emosi, Deddy Sitorus mengajak semua pihak yang bertanggung jawab, termasuk dirinya sebagai anggota DPR, untuk mundur bersama sebagai bentuk pertanggungjawaban. “Saya siap mundur kalau kalian enggak berani,” ujarnya, menyebut hasil pemilu saat ini memalukan.

Efek Domino ke Pemilu Mendatang

Ia memperingatkan bahwa tanpa perbaikan, masalah ini akan berulang di pemilu berikutnya. Biaya politik yang melonjak, menurut Deddy Sitorus, bisa mencapai Rp50-100 miliar untuk legislatif dan Rp200 miliar untuk kepala daerah. “Apa yang mau kita wariskan ke anak-anak kita?” tanyanya.

Pernyataan Deddy Sitorus ini menjadi sorotan tajam terhadap kinerja penyelenggara pemilu dan aparat terkait. Forum RDP ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang diantaranya meminta KPU dan Bawaslu untuk mengevaluasi kinerja KPU dan Bawaslu didaerah yang diharapkan menjadi momen refleksi untuk memperbaiki sistem demokrasi Indonesia.

rst | bkb