Pendapat Hukum : “Berbeda dengan kasus terdahulu, Laporan terhadap Ketua dan Wakil Ketua KPK kali ini tidak dapat diproses dan harus segera dihentikan” Bahwa adanya laporan yang dilakukan oleh Sandy Kurniawan ke Bareskrim Mabes Polri, adalah terkait dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu, atau memalsukan surat dan menggunakan surat […]
Opini
DPR Langgar UU Tempatkan KPK sebagai Subyek Hak Angket
Artinya pembentukan Pansus Angket KPK telah melanggar Pasal 3 UU KPK.
Gerakan Rakyat, Politik Kebangsaan dan Imperialisme Kuning
Imperialis adalah sekelompok orang yang punya kekuatan untuk menguasai orang banyak, baik karena kekuatan ekonomi, senjata, atau politik.
Jebakan Batman (2): Uji Kompetensi Eselon III dan II Setelah Pelantikan & Pengukuhan
bakaba.co, Bukittinggi – BARU satu bulan Walikota Bukittinggi menyelesaikan mutasi, promosi, pelantikan dan pengukuhan seluruh jajaran SOPD Pemda Bukittinggi. Tiba-tiba, muncul agenda melakukan assessment test (uji kompetensi) untuk seluruh eselon III dan II. Pelaksanaan pengujian kompetensi akan mulai dilakukan Selasa, 7 Februari 2017. Akan ada 73 orang pejabat eselon III […]
‘Jebakan Batman’ (1); Pengukuhan Eselon II Pemda Kota Bukittinggi
bakaba.co, Bukittinggi – MUTASI dan promosi pegawai dan pejabat dalam struktur Pemda adalah hal yang biasa. Begitu juga yang dilakukan Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias. Sejak bulan September 2016, Walikota maraton melakukan mutasi ASN. Akhir Desember 2016, Pemda Bukittinggi menyelesaikan pengisian SOPD (Struktur Organisasi Perangkat Daerah) baru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. […]
OSO dan ‘Kerabang’ Gebu Minang
bakaba.co, – Salut sekaligus heran ketika Oesman Sapta Odang alias OSO dipilih jadi Ketua Gebu Minang periode 2016 – 2021. OSO, meski tidak hadir pada sesi pemilihan pada Mubes Gebu Minang, 25 Desember 2016 dinihari di Hotel Pangeran Beach Padang, peserta Mubes dominan memberikan suara untuk OSO. Is Anwar Dt. […]
Pemekaran Nagari Melanggar UU
bakaba.co – Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sudah diundangkan 15 Februari 2014. Sampai saat ini, November 2016, provinsi Sumatera Barat tidak kunjung mampu melahirkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai turunan UU Desa tahun 2014 tersebut untuk mengatur pemerintahan terbawah di Sumatera Barat. Membaca pasal 116 (ayat 2 dan 3) UU […]