Home > Opini > Bahasa dan Hegemoni

Bahasa dan Hegemoni

Bagikan
  • 15
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

~Dr. Emeraldy Chatra

Komunikasi terkait sangat erat dengan upaya membangun dominasi dan relasi kuasa (power relations) yang timpang antara bangsa-bangsa cerdas di dunia Barat dan Utara dengan bangsa yang baru belajar cerdas di belahan Selatan Timur.

Sebenarnya ini bukan gejala yang baru muncul dalam peradaban manusia. Ketika orang-orang Inggris datang ke berbagai kawasan di dunia yang tidak berbahasa Inggris seperti India, Hawaii, Malaysia dan negara-negara di Afrika mereka memaksa penduduk setempat melalui sekolah untuk mengerti dan pandai berbahasa Inggris.

Di India, walaupun pemerintah kolonial Inggris mengakui bahasa Urdu sebagai bahasa resmi, tahun 1830an hanya bahasa Inggris yang digunakan di sekolah tingkat atas, dan tahun 1850an juga menjadi bahasa pengantar di sekolah rakyat (Mir, 2010: 53).

‘Beruntunglah’ sekarang penduduk di negara-negara tersebut banyak yang menguasai bahasa Inggris sehingga mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang menjadi salah satu bahasa internasional dan mampu pula membaca banyak literatur berbahasa Inggris.

Dengan kemampuan berbahasa Inggris tersebut mereka lebih mudah pula terintegrasi ke lembaga pendidikan tinggi di semua negara berbahasa Inggris. Banyak di antara mereka mampu melahirkan publikasi akademik berbentuk buku atau artikel di jurnal-jurnal internasional bergengsi.

Tapi sebenarnya tujuan awal pemaksaan itu tidak dialamatkan untuk keuntungan warga negara jajahan, melainkan untuk kepentingan bangsa Inggris sendiri.

Dalam teori imperialisme dinyatakan bahwa bahasa kaum penjajah, dalam banyak kasus, merupakan alat kekuasaan yang digunakan untuk memediasi berbagai ideologi dan menundukan bangsa jajahan (Nana, 2016: 168).

Dengan adanya bahasa yang sama komunikasi menjadi lebih gampang, dan proses transformasi budaya yang menguntungkan Inggris juga mendapatkan kemudahan. Bahasa Inggris menjadi perangkat birokrasi kolonial yang akhirnya memperkuat dominasi bangsa Inggris atas bangsa jajahan.

Secara perlahan namun pasti bahasa Inggris yang digunakan sehari-hari mampu mengubah cara pandang bangsa jajahan dan menyesuaikannya dengan cara pandang kaum penjajah.

Bangsa Belanda tidak terlalu memaksakan penggunaan bahasanya kepada bangsa Hindia Belanda. Berbeda dengan bangsa Inggris, orang Belanda justru tertarik untuk mempelajari bahasa-bahasa Hindia Belanda (Berkel, 2013: 103).

Sementara di Hindia Belanda mereka menjadikan bahasanya sebagai bahasa kaum elite: bahasa penguasa kolonial dan orang-orang pribumi yang mereka peralat untuk kepentingan mereka. Oleh sebab itu bahasa Belanda hanya diajarkan di sekolah menengah yang tidak mudah dimasuki pribumi, kecuali kalau ayahnya kaya atau pegawai kolonial tingkat tinggi.

Alih-alih memaksa bangsa Indonesia belajar bahasa Belanda, justru orang Belandalah yang diwajibkan belajar bahasa pribumi, terutama kepada pegawai di daerah (Staatblad 1819, No. 34).

Tahun 1818 Belanda membuka sekolah untuk mempelajari bahasa Jawa di Semarang dan tahun 1832 di Surakarta (Angelino, 1931: 42).

Tingkat pemahaman orang Inggris terhadap pikiran anak jajahannya jadi berbeda dengan pemahaman orang Belanda karena kemampuan menguasai bahasa anak jajahan.

Bangsa Indonesia mengalami kerugian yang lebih besar dibandingkan bangsa jajahan Inggris karena Belanda mampu masuk jauh ke relung kebudayaan mereka yang tersembunyi dan melakukan rekayasa budaya yang sangat merusak.

Inggris mengajarkan bahasa mereka, Belanda mengajarkan kesetiaan. Kemampuan Belanda melacak kelemahan budaya suku-suku bangsa di Indonesia berkat penguasaan bahasa lokal membuka jalan yang sangat lebar bagi mereka melakukan infiltrasi yang halus, tidak terlalu menekan, namun dapat mendatangkan kerusakan panjang.

Cukup banyak pemimpin tradisional yang tertipu oleh permainan kata-kata orang Belanda, tapi mereka menikmati kondisi demikian.

Anak-anak muda di Sulawesi menjadi pendukung Belanda. Bahkan bergabung dengan pasukan KNIL (Koninklijke Nederlands Indisch Leger/Tentara Kerajaan Hindia-Belanda) karena dibujuk dengan alkohol dan uang (Bartels, 1990).

Sebagian dari mereka kemudian menjadi penentang gerakan kemerdekaan Indonesia, walaupun tidak terang-terangan membantu Belanda dalam melakukan aksi penumpasan pemberontak.

Sudah lebih setengah abad Belanda hengkang dari Indonesia, akan tetapi dampak dari rekayasa budaya yang dilakukannya tetap membekas dalam budaya berbagai etnis di Nusantara.

Jauh setelah zaman kolonial berakhir politik bahasa masih dimainkan, tapi tidak dirasakan sebagai bagian dari praktik penjajahan kultural.

Pemaksaan untuk dapat berbahasa asing, terutama berbahasa Inggris terjadi di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Mau masuk perguruan tinggi harus lulus ujian Bahasa Inggris. Ketika hendak ujian skripsi, tesis atau doktor mahasiswa harus dapat menunjukkan skor TOEFL yang cukup tinggi: antara 400 dan 500.

Bagi banyak mahasiswa skor tersebut menjadi beban tersendiri karena tidak mudah mendapatkannya.

Sebagian tidak dibolehkan ujian skripsi atau tesis karena belum berhasil menunjukkan sertifikat TOEFL dengan nilai yang disyaratkan.

Kewajiban demikian tidak hanya menjadi sumber ketegangan di kalangan mahasiswa, tapi juga memunculkan sejumlah pertanyaan. Di antaranya, mengapa harus lulus ujian Bahasa Inggris sementara pekerjaan yang akan dihadapi belum tentu membutuhkan Bahasa Inggris dalam berkomunikasi?

Bahwa Bahasa Inggris adalah bahasa internasional, banyak buku dan dokumen ditulis dalam Bahasa Inggris sehingga menguasainya merupakan salah satu nilai tambah, dapat diterima akal sehat.

Memang benar, mereka yang menguasai Bahasa Inggris lebih besar aksesnya kepada referensi berbahasa Inggris dibandingkan yang tidak. Mereka juga dapat bersuara di tatanan global melalui berbagai media berbahasa Inggris.

Tapi, apakah alasan yang dikemukakan itu memadai untuk menjadi dasar sebuah pemaksaan? Apakah ada maksud-maksud lain yang tersembunyi di balik pemaksaan itu?

Kewajiban menguasai bahasa asing dapat menjadi paradoks bagi upaya-upaya penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, jenis kelamin atau ras. English language proficiency akan menjadi kriteria segregasi baru (Kawamoto, 1993).

Ironisnya, ketika mahasiswa mengalami pemaksaan untuk bisa berbahasa Inggris, kemampuan berbahasa Indonesia tidak terlalu dipersoalkan oleh perguruan tinggi, padahal beribu karya ilmiah ditulis dalam Bahasa Indonesia yang kacau-balau dan kadang sulit dipahami.

Ribuan karya ilmiah mahasiswa ditulis dengan bahasa lisan yang dituliskan, dengan mencampur-baurkan bahasa formal dengan dialek lokal, terutama dialek Jakarta.

Seperti terjadi pada masa kolonial, penguasaan bahasa asing berimplikasi kepada status sosial, politik dan ekonomi. Pada masa kolonial hanya mereka yang menguasai bahasa penjajah yang dapat masuk ke lingkaran pergaulan para penjajah, dan mereka pula yang kemudian mendapat akses kepada pekerjaan yang dianggap bergengsi dan bergaji besar. Pendapatan yang tinggi meningkatkan status sosial bahkan kekuasaan mereka di tengah masyarakat.

Sebagian dari ‘hukum’ seperti itu tetap berlaku sampai sekarang. Pegawai korporasi asing yang menguasai bahasa dari bangsa yang memiliki korporasi itu selalu mempunyai kesempatan promosi jabatan yang lebih besar dibandingkan yang setengah menguasai, apalagi yang menguasai sangat sedikit karena mereka mampu berkomunikasi dengan owner dari korporasi.***

*Penulis, Dosen FISIP Universitas Andalas

**Gambar fitur oleh libellule789 dari pixabay


Bagikan
  • 15
  •  
  •  
  •  
  •  
  •