Anggaran IKN diblokir - Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi beri penjelasan foto dok. PCO
Jakarta, bakaba.co – Pemerintah melalui Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, membuka suara terkait pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengenai anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang diblokir. Hasan menegaskan bahwa pemblokiran anggaran tidak berarti proyek tersebut tidak dianggarkan.
“Blokir itu kan bukan karena anggarannya nggak ada, kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi, anggaran IKN ada di Kementerian PU dan Otorita IKN,” jelas Hasan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).
Meskipun anggaran belum dibuka, Hasan menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan pembangunan IKN. Hal ini dibuktikan dengan adanya alokasi anggaran sebesar Rp 48 triliun untuk proyek tersebut selama lima tahun ke depan.
“Yang jelas, komitmen presiden beberapa hari lalu sudah disampaikan Menko Infrastruktur. Selama lima tahun ke depan, presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya Rp 48 triliun yang sudah disebutkan,” tegas Hasan.
Pembangunan IKN difokuskan pada penyelesaian Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), termasuk fasilitas untuk yudikatif dan legislatif. Sementara itu, pengembangan wilayah lainnya akan diserahkan kepada pihak swasta.
“Target pemerintah itu menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun yudikatif dan legislatif. Sisanya nanti akan didorong oleh swasta,” ujar Hasan.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa realisasi pembangunan IKN pada 2025 belum dapat dilakukan karena anggaran yang masuk ke pagu Kementerian PU masih diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” kelakar Dody usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas. Dengan komitmen anggaran yang telah disiapkan, diharapkan proyek ini dapat berjalan sesuai rencana.
rst | bkb
KPK menyebut direksi LPEI menerima “uang zakat” sebesar 2,5% hingga 5% dari total kredit yang…
“Kami hormati proses hukum, seperti dulu kami bersama Kejaksaan selamatkan Garuda agar tetap terbang,” ujar…
“Kewenangan ini ada di tangan KPU RI. Untuk sementara, kami ambil alih sesuai PKPU Nomor…
Senator AS Lindsey Graham, yang menyebut pertemuan itu sebagai “bencana mutlak dan total.”
"Kalau kita punya budaya malu, kita semua harus mundur," tegasnya.
"Penyidik juga sedang menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum jaksa lain yang menerima aliran dana dari AZ,"…