Jakarta, bakaba.co – Sebanyak 47 kepala daerah tidak menghadiri retret di Akademi Militer (Akmil), Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah, tanpa memberikan alasan jelas. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya tetap optimistis bahwa mereka akan bergabung dalam waktu dekat. Acara ini digelar untuk membekali para pemimpin daerah dengan wawasan dan keterampilan guna menjalankan tugas pemerintahan.
Ketidakhadiran 47 Kepala Daerah di Retret Magelang
Retret kepala daerah di Akmil Magelang mencatat absensi signifikan, dengan 47 peserta tidak hadir tanpa keterangan pasti pada Jumat (21/2/2025). Bima Arya menyampaikan bahwa pihaknya masih menelusuri penyebabnya. “Ada 47 yang belum hadir di sini. Kami masih mendalami,” ujarnya di depan gerbang Akmil, Ia menyebut ada kemungkinan keterlambatan atau kendala lain, dan panitia terus berkomunikasi untuk mengklarifikasi apakah mereka akan menyusul atau mengirim wakil.
Selain itu, enam kepala daerah lainnya absen dengan alasan yang jelas, yakni sakit atau urusan keluarga. Bima Arya juga menyinggung dua nama, Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster, yang belum memberikan kabar kehadiran. “Belum ada informasi dari Pak Pramono dan Pak Wayan. Kami masih menunggu,” tambahnya.
Tanggapan Mendagri Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turut menyoroti ketidakhadiran ini pada Sabtu (22/2/2025). Ia menduga kebijakan partai menjadi salah satu faktor di balik absensi tersebut. “Mungkin ada gangguan perjalanan, mungkin juga kebijakan partainya,” katanya kepada media di Akmil Magelang. Tito menegaskan bahwa retret ini dirancang untuk kepentingan daerah, bukan pemerintah pusat. “Orientasi ini untuk membekali kepala daerah agar siap memimpin, bukan untuk kepentingan pusat,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa acara selama tujuh hari ini memberikan kesempatan bagi para kepala daerah untuk saling berinteraksi. “Ini baru satu setengah hari, tapi mereka sudah mulai akrab,” ungkap Tito.
Kebijakan Partai dan Instruksi PDIP
Ketidakhadiran 47 kepala daerah ini bertepatan dengan instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, ia meminta kepala daerah dari PDIP untuk tidak menghadiri retret di Magelang. Tito Karnavian menyinggung hal ini dengan menyatakan bahwa tanggung jawab utama kepala daerah adalah kepada rakyat, bukan partai. “Partai hanyalah kendaraan. Setelah terpilih, mereka bertanggung jawab kepada rakyat,” tegasnya.
Harapan Kehadiran di Hari Mendatang
Bima Arya menuturkan bahwa situasi masih dinamis. “Hari ini akan terlihat apakah ada yang menyusul atau memilih tidak ikut,” katanya pada Sabtu (22/2/2025). Ia optimistis bahwa sebagian kepala daerah masih berpeluang hadir meski terlambat. Pemerintah pusat terus menekankan pentingnya retret ini untuk mendukung pembangunan daerah selama lima tahun masa jabatan mereka.
rst | bkb