Home > Opini > Pemekaran Nagari Melanggar UU

Pemekaran Nagari Melanggar UU

Oleh Asraferi Sabri

Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sudah diundangkan 15 Februari 2014. Sampai saat ini, November 2016, provinsi Sumatera Barat tidak kunjung mampu melahirkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai turunan UU Desa tahun 2014 tersebut untuk mengatur pemerintahan terbawah di Sumatera Barat.

Membaca pasal 116 (ayat 2 dan 3) UU Desa No 6 Tahun 2014 jelas disebutkan: (2). Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya. Dan pasal; (3) Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

 

Dengan kelambanan provinsi itu, kabupaten dan kota di Sumbar praktis terkendala merumuskan, menyusun dan membuat Perda tentang sistem pemerintah terbawah tanpa adanya payung hukum lebih tinggi yakni Perda Provinsi. Secara tidak langsung, pemerintahan terbawah di Sumbar mengalami kekosongan aturan. Sebab sejak UU Desa diundangkan, semua aturan dan peraturan yang ada sebelumnya tidak berlaku lagi. Sudah dua tahun pemerintahan terbawah yang diberi nama Nagari di Sumbar berjalan dengan Peraturan Bupati, Perbup.